Bagi Inggris, keputusannya untuk berpisah dari Uni Eropa melalui referendum 2016 silam berdampak nyata bagi perlambatan ekonominya. Sebenarnya, Inggris memiliki performa yang cukup baik dalam pemulihan pascaskrisis 2008 dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk mempertahankannya setelah finalisasi proses keluarnya dari Uni Eropa di tahun 2020. Memang, dalam janjinya, para penyokong pilihan meninggalkan Uni Eropa mengklaim bahwa keikutsertaan Inggris dalam Pasar Bersama Eropa dan berbagai perjanjian internasional di bawah Uni Eropa lainnya menghambat potensi Inggris untuk dapat tumbuh.
Akan tetapi, kenyataan yang terlihat justru menunjukkan hal sebaliknya. Sebagai konsekuensi dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Inggris mengalami hambatan dalam perdagangan internasionalnya. Ia harus mengurus kembali dari awal berbagai perjanjian dagang dengan berbagai negara yang sebelumnya dapat dikerjakan di bawah skema bersama Uni Eropa.
Konsekuensinya dapat terlihat, neraca perdagangan Inggris selepas perpisahan resmi dengan Uni Eropa di tahun 2020, mengalami peningkatan defisit yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data 10 tahun terakhir. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Liz Truss dalam enam pekan pemerintahannya malah memperparah keadaan. Beberapa hari lalu, nilai poundsterling juga jatuh hingga mencapai titik terendah sejak Krisis Minyak periode 1970-an. Akhirnya, politik dalam negeri Inggris pun ikut tidak stabil dan dilaporkan banyak warga yang jatuh miskin.
