KNews.id – Jakarta – Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024. Salah satu topik yang menjadi perbincangan setelah penetapan itu adalah soal komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Proses penyusunan kabinet pemerintahan periode 2024-2029 itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Berikut respons mereka:
1. Presiden Joko Widodo: Boleh Berpendapat Jika Dimintai Saran
Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mempermasalahkan jika presiden terpilih Prabowo Subianto meminta saran untuk menyusun kabinet pemerintahannya nanti. Jokowi mengatakan baik dia maupun pihak-pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran mengenai susunan kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau minta saran kan enggak apa-apa,” kata Jokowi usai meninjau pameran mobil listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat dalam keterangan video Sekretariat Presiden pada Jumat, 3 Mei 2024.
Yang jadi masalah, kata dia, adalah jika ada pihak yang memberikan saran tanpa diminta. “Tapi kalau enggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang enggak boleh,” ucap Jokowi.
Jokowi menuturkan penentuan kabinet adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Meski boleh ada usul-usul dari luar, Jokowi menyatakan penetapan orang-orang yang akan mengisi kabinet tetap berada di tangan presiden.
2. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono: Sudah Ada Diskusi Soal Pembagian Kursi Menteri
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan sudah ada diskusi mengenai pembagian kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ada,” ujar AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 3 Mei.
Saat ditanya kapan diskusi pembagian kursi menteri itu dilakukan, Menteri Agraria dan Tata Ruang itu enggan berbicara lebih jauh. “Nanti saja,” kata dia. Yang jelas, kata dia, Demokrat tidak mempersoalkan langkah sejumlah partai non-pengusung Prabowo-Gibran untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.
“Nggak masalah. Kami sejak awal mengatakan pemilu sudah usai, kita semua sedang menata dan Koalisi Indonesia Maju tentu juga akan terus solid di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
AHY mengatakan Prabowo memikirkan segalanya dengan matang secara komprehensif, tidak hanya melihat peta politik di parlemen tetapi juga bagaimana pemerintahan ke depan berjalan efektif. Menurut AHY, fokus Demokrat di pemerintahan mendatang adalah membantu secara penuh Prabowo.
3. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka: Tokoh, Ketua Parpol Kami Mintai Masukan
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto melibatkan para ketua umum Partai politik dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dalam penyusunan kabinetnya.
“Ya, nanti ya. Senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua (ketua parpol), semuanya kami mintai masukan. Tidak terkecuali beliau (Megawati),” ungkap Gibran usai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo dalam Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah.
Namun, dia menyebut hingga kini tim Prabowo-Gibran belum berkomunikasi dengan Megawati perihal rencana itu. “Belum,” jawabnya singkat. Mengenai adanya tim asistensi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran tersebut, dia belum bersedia mengungkapkannya. “Itu dibahas nanti aja nggih (ya)?”
Gibran menuturkan transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran saat ini sedang berproses.
“Intinya di sini kami sudah menyepakati untuk meminimalkan learning process dan juga proses adaptasi. Jadi nanti begitu dilantik kita langsung kerja, kerja, kerja, dan mengeksekusi. Apalagi seperti yang kemarin sering kita lontarkan pada saat kampanye. Juga menyiapkan beberapa quick queen ke depan untuk 100 hari (pemerintahan Prabowo-Gibran) ke depan,” ujar dia.
Ditanya soal kabinet baru akan mempertahankan beberapa menteri dari Kabinet Jokowi, Gibran mengatakan keputusan ada di tangan Prabowo.
4. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan: Jangan Bawa Orang “Toxic” Masuk Kabinet
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang “toxic” atau bermasalah ke kabinetnya.
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam acara ‘Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth’ di Jakarta, Jumat, 3 Mei.
Luhut menyampaikan pesan itu berdasarkan pelajaran yang dia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.
Menurut dia, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. “Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Setelah mengalami hal tersebut, dia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Luhut meyakini Indonesia akan menjadi lebih baik di masa depan. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.
