Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
KNews.id – Luhut mewanti-wanti Prabowo untuk tidak memasukkan toxic (racun) kedalam kabinetnya. Orang lalu menebak-nebak siapa dimaksud toxic oleh Luhut?
Kemungkinan besar adalah orang yang pernah “berseteru’” dengan dirinya tentang hilirisasi dan bukan berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Tapi, dalam penilaian rakyat toxic yang sesungguhnya bagi rakyat adalah Luhut, sebagai bagian penting di dalam rezim Jokowi. Bahkan ada yang menganggap kalau Luhut adalah “otaknya” pemerintahan Jokowi, sehingga Luhut harus memegang 30 jabatan dalam pemeritahan.
Sebagai orang penting Jokowi, ternyata Luhut perhatiannya bukan kepada mensejahterakan rakyat, tapi hanya fokus pada (kepentingan) China. Sepertinya di otak Luhut hanya ada satu nama : China China dan China.
Bagi rakyat Indonesia, Luhut itu “musuh’ yang programnya selalu menindas rakyat, seperti program penggusuran, perampasan tanah rakyat, “bisnis” covid untuk rakyat, kenaikan pajak, kenaikan BBM, kenaikan tarof ini tarif itu, yang kesemuanya untuk kepentingan China, oligarki taipan, atau kelompok tertentu yang program-programnya “menghisap darah” rakyat.
Adalah suatu kabar gembira ketika dia menyatakan tidak akan lagi duduk di pemerintahan ‘boneka” Prabowo, minimal satu racun (toxic) negara bisa disingkirkan. Di rezim Jokowi para pejabatnya memang sudah jadi toxic bagi rakyat, kalau tidak “membunuh’ ya membuat rakyat kejang-kejang.
Sudah terlampau lama rakyat Indonesia menderita, sebenarnya butuh pemimpin yang mau peduli rakyat dan berani melawan “penjajahan” China. Tapi rupanya rakyat yang miskin dan bodoh terus dieksploitasi untuk terus melanggengkan kekuasaan dengan cara “disuap” lewat bansos dan BLT, atau diberi intimidasi.
Paling tidak ada lima alasan Luhut tidak boleh diberi peran dalam pemerintahan yang akan datang :
Pertama, Selama 10 tahun ini Luhut hanya membela kepentingan China
Kedua, Luhut sepertinya telah jadi arsitek (jadi otak kanan) di pemerintahan Jokowi yang tidak pro rakyat.
Ketiga, Diduga Luhut terlibat langsung dalam kebijakan Jokowi yang menyengsarakan rakyat (penggusuran, kebijakan harga-harga naik, dan kriminalisasi ulama)
Keempat, Luhut menjadikan covid-19 sebagai lahan bisnis ?
Kelima, Benarkah Luhut adalah salah satu tokoh yang menghalangi kebebasan berpendapat dan terwujudnya Pilpres jurdil ?
Seandainya negara ini tanpa Luhut dan cawe-cawe Jokowi dipastikan Indonesia bakal maju, bisa swa sembada pangan, pribumi bakal maju, rakyat bakal sejahtera, negara aman, kebebasan berpendapat bakal terjamin sesuai amanat UUD 45, cari kerja mudah, dan pendidikan bakal maju.
Di tangan Luhut dan Jokowi Indonesia makin terpuruk, rakyat makin bodoh dan menderita, kekayaan alam semakin habis oleh Asing dan Aseng, pekerja pribumi makin tergusur, dan Indonesia terus dalam penguasaan China.
Ke depan Luhut dan Jokowi harus tidak diberi peran lagi dalam pemerintahan, biar rakyat tidak terzalimi terus.
Semoga rezim Jokowi segera tumbang agar rakyat Indonesia segera terbebas dari penderitaan dan “penjajahan” China ?
(Zs/NRS)
