Warisan Permanen
Jokowi memiliki alasan praktis sekaligus simbolik untuk membangun ibu kota baru. Tersebar di pantai barat laut pulau Jawa, kota Jakarta — rumah bagi lebih dari 10,6 juta orang dan 16,5% dari produk domestik bruto Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini — penuh sesak, tercemar, dan tenggelam begitu cepat sehingga sepertiganya akan tenggelam pada tahun 2050 jika dibiarkan. Perencanaan kota yang buruk dan pemompaan air tanah selama beberapa dekade dari bawah kota telah membuatnya rentan terhadap banjir parah yang hanya akan memburuk saat iklim menghangat.
Memindahkan pusat administrasi Indonesia ke pulau Kalimantan, sekitar 800 mil lebih jauh ke arah timur laut, merupakan tanggapan terhadap krisis yang akan datang. Indonesia berharap untuk memindahkan hingga 1,9 juta orang ke Nusantara pada tahun 2045, dengan beberapa pegawai negeri pindah paling cepat tahun 2024 jika semuanya berjalan sesuai rencana.
Mengurangi keramaian di Jakarta harus mengurangi tekanan pada sumber daya dan membiarkan kota itu terus beroperasi sebagai pusat bisnis negara, menurut pemerintah. Secara teori, itu juga dapat membantu menyebarkan kekayaan negara secara lebih merata di antara lebih dari 275 juta warganya. Indonesia memiliki salah satu tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di dunia dan sebagian besar kekayaannya terkonsentrasi di Jawa.
Nusantara “bukan hanya simbol identitas bangsa kita, tetapi juga mewakili pembangunan bangsa kita,” kata Jokowi pada Agustus 2019, saat mengumumkan lokasi kota baru tersebut. “Demi mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkeadilan.”
