Presiden Indonesia telah memerintahkan kabinetnya untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang ada pada tahun 2024, dan memprioritaskan izin untuk upaya penting yang strategis seperti Nusantara.
Namun, para kritikus khawatir ibu kota baru menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit negara itu, yang menghadapi penundaan hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan. Deretan masalah serupa berarti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan, yang diluncurkan delapan tahun lalu, belum melihat satu bendungan pun dibangun.
Dan sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar sendiri tahap pertama dari lima tahap pembangunan Nusantara, sumber daya negara telah terkuras oleh biaya yang terus berlanjut seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi. Pendanaan untuk sisanya, sementara itu, tetap sulit dipahami.
