Rencananya adalah menawarkan keringanan pajak selama 30 tahun kepada perusahaan dan insentif lainnya untuk pindah. Penduduk Nusantara juga dapat membayar pajak penghasilan yang lebih rendah, meskipun keputusan akhir—dan juga sebagian besar tugas migrasi—akan jatuh pada penerus Jokowi.
Jika langkah presiden benar, manfaatnya bagi Indonesia—dan Jokowi sendiri—akan signifikan. Tapi realitas Nusantara sepertinya masih jauh dari visi teknologi tinggi jangka pendeknya.
“Saya terkejut pemerintah menjalankan proyek tersebut mengingat pukulan ekonomi yang dialami negara akibat pandemi,” kata Jamie Davidson, profesor madya dari departemen ilmu politik Universitas Nasional Singapura yang telah menulis tentang politik pembangunan infrastruktur di Indonesia.
