Pengamat politik Adi Prayitno juga menyampaikan data yang mirip. Menurutnya, sepanjang tahun 2021 indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Menurut Adi hal tersebut terjadi karena publik takut bersuara. Banyak orang khawatir mengeritik pemerintah karena takut ditangkap. Ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian dan ancaman UU ITE punya andil dalam hal tersebut. Namun dalam urusan Pemilu, Adi memberi respon positif dengan menyebut Pemilu dengan 17 partai yang akan jadi peserta adalah sebuah keberlimpahan demokrasi. Pemilu, ujar Adi, akan membuat ekonomi rakyat berdenyut dan mendatangkan berkah ekonomi yang luar bisa buat publik.
Sementara di mata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, demokrasi tidak boleh dipandang partisan. Fahri menawarkan untuk memikirkan ulang model politik di Indonesia. Amandemen UU layak untuk dipertimbangkan kembali. “Kita memerlukan sekali lagi amandemen, khususnya untuk menentukan pemilihan. Apakah presidensial murni dengan memilih presiden langsung, ataukah semi seperti di Perancis sehingga ada lembaga Perdana Menteri, atau mandataris,” ujar Fahri dalam dialog tersebut.
Menurut Fahri, hal paling berbahaya dalam pemilihan langsung adalah terjadinya penguasaan elit. Itu sebabnya membahas hal tersebut penting dilakukan sebelum memasuki masa transisi demokrasi agar lebih matang dan final.
