Radikalisme dan Korupsi

Oleh : Hasbil Mustaqim Lubis, ST., Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat

KNews.id- Seketika saya kaget membaca berita yang mengabarkan pernyataan MenPANRB Bapak Tjahjo Kumulo tanggal 18 April 2021 disalah satu portal berita online. Beliau mengatakan bahwa “Kami banyak kehilangan PNS pintar karena terpapar radikalisme”. Demikianlah kurang lebih pernyataan beliau.

Baik sebelum saya coba menanggapi pernyataan beliau tersebut izinkan saya menjelaskan apa itu Radikalisme dan bagaimana sejarah Radikalisme itu muncul. Apakah radikalisme lebih berbahaya dari korupsi dalam konteks atau sebaliknya dalam konteks era saat ini.

Radikalisme menurut ‘Cambridge Dictionary’ adalah keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau ekstrim dalam suatu Negara. Sedangkan sejarah Radikalisme menurut ‘Wikipedia’ yaitu Radikalisme lahir dari gerakan politik historis dalam liberalisme selama akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dan merupakan pendahulu liberalisme sosial.

Radikal yang teridentifikasi adalah pendukung reformasi demokrasi yang kemudian menjadi Radikal parlementer di Britania Raya. Selama abad ke-19 di Britania Raya, benua Eropa dan Amerika Latin, istilah radikal datang untuk menunjukkan ideologi liberal progresif yang diilhami oleh Revolusi Prancis.

Secara historis, radikalisme muncul dalam bentuk awal dengan Revolusi Prancis dan gerakan serupa yang diilhaminya di negara lain.  Ia tumbuh menonjol selama tahun 1830-an di Britania Raya dengan para Chartis dan Belgia dengan Revolusi tahun 1830, kemudian di seluruh Eropa pada tahun 1850-an selama Revolusi tahun 1848.

Berbeda dengan konservatisme sosial dari politik liberal yang ada, radikalisme mencari dukungan politik  untuk reformasi radikal sistem pemilihan untuk memperluas hak pilih.  Itu juga terkait dengan republikanisme, nasionalisme sipil, penghapusan gelar, rasionalisme dan perlawanan terhadap satu agama negara yang mapan, redistribusi properti dan kebebasan pers.

Baca Juga   Radikalis Kristen Jozeph Paul Zhang Mengarah Terorisme

Nah…berdasarkan penjelasan sederhana di atas, saya coba kaitkan dengan pernyataan MenPANRB. Menurut saya sangat berlebihan pernyataan MenPANRB jika dilihat kembali pengertian dan sejarah lahirnya radikalisme. Terlalu berlebihan juga sikap pemerintah menyikapi fenomena radikalisme saat ini. Kenapa demikian!?.

Logika berpikirnya sederhana, PNS itu bukan jabatan politik melainkan jabatan Administrasi (Pelaksana). Artinya tidak ada kekuatan apapun untuk melahirkan radikalisme dalam konteks era saat ini. PNS tidak punya power secara politis. Ruang gerak mereka sangat tidak memungkinkan untuk membuat suatu perubahan yang ekstrem.

Kalau PNS hanya sekedar beropini tentang radikalisme di media sosial ataupun sekedar obrolan biasa di ruang lingkup tempat kerjanya, ya saya kira wajar wajar saja karena mereka juga punya hak bicara kan (Demokrasi). Namun jangan langsung di cap mereka radikal. Kan tidak boleh juga seperti itu.

Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah mulailah mengurangi narasi narasi tuduhan radikalisme ke PNS, alasan alasan yang kalian katakan selama ini menurut saya terlalu banyak asumsi liar semata karena data konkretnya rakyat tidak pernah dapatkan. Nah lebih baik menurut saya pemerintah fokus perang melawan koruptor.

Korupsi itu jelas wujudnya, bisa dibuktikan dipangadilan karena ada barang bukti dan lain sebagainya. Perbuatan ini lah yang sangat merugikan Negara. Berapa besar anggaran yang dikeluarkan Negara untuk memerangi korupsi. Sangat besar, jadi cukup disayangkan jika tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Fokus melawan segala bentuk korupsi jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.

Demikianlah menurut hemat saya, semoga apa yang saya katakan ini dapat memberikan sedikit masukan ke pemerintah saat ini agar kedepan tidak banyak lagi muncul perdebatan mengenai hal ini, apalagi stuasi saat ini kita sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. (AHM)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Contact me
email