KNews.id – Peneliti Pusat Advokasi dan Studi Konstitusi Demokrasi (PASKODE) Mahmud Yasin, S.H., M.H keinginan pak Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua rival politik pada Pemilihan Presiden 2024 dinilai dapat menjadi pertanda bahaya demokrasi ke depan.
Pemerintahan Prabowo- Gibarn mendatang akan ditopang oleh mayoritas anggota DPR yang dapat membuat segala rencana kebijakan pemerintah berjalan mulus.
“seharunya, ada partai politik yang menjadi lawan dari kubu Prabowo-Gibran berada di luar pemerintahan dan menjadi pihak yang dapat menjalankan fungsi legislatif di DPR, dan keberadaan Opisisi ini sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan demokrasi”. Ujarnya
Mahmud Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) juga menambahkan apabila semua Parpol DPR nantinya bergabung dan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, sistem check and balances tidak akan berjalan dengan baik, meskipun DPR memiliki fungsi pengawasan. Namun, pengawasan difungsikan tentu tidak bisa sungguh-sungguh.
Bila Sistem check and balances dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik, tentu ini bisa melemahkan demokrasi konstitusional dan meniadakan partisipsi raktyat yang berbeda dengan kekuatan politik dalam memajukan kesejahteraan rakyat.
“perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tetap memperkuat kekritisan publik yang direpresentasikan oleh kekuatan partai politik di parleme, Jika mengabaikan check and balances kekuasaan di sebuah negara yang demokratis. Ini yang perlu diperbincangkan secara serius oleh publik.
Masyarakat tentu berharap dalam pemerintahan kedepannya fungsi check and balances bisa terlaksana dengan baik, sebab jika kekuasaan tanpa diawasi oleh kekuatan Parpol yang ada di DPR tentu tidak menutup kemungkinan menjadi tiran. Tutupnya
(Zs/NRS)
