Kerugian – kerugian yang ditimbulkan atas segala inisiasi para pejabat dan para tokoh politik dimaksud, ditambah dengan kebohongan LBP. ( karena 110 juta data yang ternyata tidak, atau belum dibuktikan hingga saat ini ), maka bermunculan aksi – aksi demo di tanah air, terdapat korban fisik yang dialami Ade Armando, dirinya dianiaya oleh massa aksi didepan Gedung DPR RI dan MPR RI Senayan dan diri Ade nyaris telanjang bulat, dan dibakarnya pospol oleh massa di pejompongan, Jakarta Pusat serta seorang anggota Polri meninggal dunia di Kendari saat menangani aksi demo Mahasiswa di Kendari yang menolak keras, yang materinya protesserta kritik terhadap wacana Pemilu 2024 diundur atau Jkw presiden tiga periode.
Maka kesemua menteri dan tokoh – tokoh tersebut, ditambah dengan aktor intelektual legislatif dengan ketua MPR RI, Bamsoet dan Ketua DPD RI. La Nyalla Mattalitti, melalui isi pesan yang poin gagasan politik mereka perihal ide yang sama tentang kehendak melanggar konstitusi melalui wacana pemilu 2024 diundur yang memiliki kausalitas, Jkw otomatis menjadi presiden 3 periode tanpa pemilu.
Jadi setelah gejala realitas pola pikir dengan penerapan metode melalui praktik anomali politik yang disuguhkan, kira – kira apa yang hendak atau bisa dipercaya lagi terhadap para pejabat publik negara ini dalam pelaksanaan beban amanah daripada seluruh tupoksinya yang semestinya berkepastian dan berkeadilan merujuk rule of law. Sepertinya amat sulit, bangsa ini justru aksesnya di-obstruksi untuk melaksanakan kehidupan politik demokrasi, bahkan masyarakat di-barrier atau disumbat untuk kewajiban sebagai WNI untuk menjalankan sistim hukum dan perundang – undangan yang berlaku, karena kepastian hukum dan rasa keadilan sengaja dibuat obscur atau rancu dan kerdil, serta nampak kacau pada pada sektor lainnya, utamanya selain sektor penegakan hukum, juga politik dan budaya juga pada sektor pembangunan ekonomi.
Sehingga fenomena dari gejala sosial politik dan kepentingannya, dapat digambarkan bahwa para petinggi memanfaatkan patuhnya rakyat ini yang bergeming atau takut menggunakan hak konstitusi absolut mereka terhadap kebebasan untuk menolak kepemimpinan bangsa, jika pada praktiknya pemimpin dimaksud bertentangan dengan amanah daripada beban dan fungsi tugas atau nyata-nyata bertentangan atau menyimpang dari rule of law, maka kesempatan ” patuh atau diam atau takutnya publik ” bangsa ini dijadikan kesempatan atau peluang manuver kebijakan politik fragmatis dengan menggunakan segala fasilitas negara, demi kepentingan oligarki atau kelompok kecil penguasa dan kroninya para penguasa atau pemodal besar, agar mereka dapat meraih atau mempertahankan kekuasaan demi keuntungan kolektif (kroni).
