Maka bangsa ini kesulitan tuk mendapatkan sosok suri teladan atau sosok panutan nalar sehat yang ada di dalam kabinet Indonesia maju ini, jika ada nalar sehat justru para tokoh oposan yang berada diluar ring atau diluar jaringan dari para pejabat publik pembuat kebijakan atau diskresi, sehingga nalar sehat tentu akan merugikan mereka, maka tidak bakal diterima menjadi rujukan para penyelenggara negara, karena input-nya pasti tidak mencerminkan kehendak para pejabat tinggi yang abuse power atau machstaat, sehingga penguasa dengan hasrat yang condong melulu dengan metode menabrak rambu- rambu secara transparan atau bertindak anomali dan destroy atau sengaja sebagai pengemban amanah namun melawan sistim hukum dan layaknya ingin menghancurkan sistim hukum tersebut secara telanjang dengan terang benderang. Maka jika dibayangkan sungguh sulit sebuah bangsa yang bernalar sehat untuk dapat percaya kepada rezim yang berkuasa yang melarang aparaturnya selaku penegak hukum menangkap koruptor melalui OTT.
Mungkin yang dapat dipercaya hanya satu, mereka para oknum pejabat akan selalu berniat dan berbuat curang pada setiap sisi kepentingan ekonomi, politik, hukum dan budaya yang semata ada hubungannya dengan kepentingan kekuasaan dengan cara inkostitusi untuk mempertahankan pasal – pasal pada ketentuan, jika menguntungkan dan ingin mengganti ketentuan jika merugkkan kelompok. Sehingga segala attitude rezim penguasa saat.
