spot_img
Jumat, April 19, 2024
spot_img

Praktik Anomali Pejabat Negara dan KPU Paduan antara Pola Bad Politics dan Bed Politics!

Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

KNews.id- Pola praktik dari beberapa kebijakan serta pemahaman Penguasa tertinggi atau pejabat tinggi pemerintahan/ eksekutif, termasuk pejabat instrumen kelengkapan pentingnya yakni KPU, serta legislatif melalui perilaku Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI. Umumnya publik melihat dan merasakan dari gejala – gejala sepak terjang dan kebijakan para oknum pejabat publik tertinggi/ tinggi negara dimaksud, mulai dari Presiden Jokowi/ Jkw sampai menteri dan tokoh sentral di parlemen, termasuk pejabat komisioner KPU.

- Advertisement -

Memiliki kesan berperilaku anomali, karena perilaku dari para oknum petinggi dimaksud dari statemen  yang mereka keluarkan, amat kentara terkait pemahaman maupun kebijakan yang dilahirkan sarat perlawanan kepada kaidah atau ketentuan yang berlaku, sehingga perilaku dan kebijakan nampak anomali atau tidak lazim alias sungsang.

Mulai dari Presiden RI yang berdasarkan jejak digitalnya jika diestimasi terdapat puluhan dusta atau janji bohong sejak awal kampanye Capres 2014, diantaranya adalah Jkw berjanji ” akan tebus Indosat kembali ”  sebuah usaha bisnis telekomunikasi seluler  milik negara yang terjual saat kepemimpinan Megawati. Maka Jkw berjanji saat pencapresannya,  jika terpilih jadi Presiden RI di 2014, Jkw akan menebus kembali indosat dengan cara mencicil. Namun faktanya justru saat ini yang santer malah hasrat Jkw yang kuat untuk menjual beberapa pulau dari kepulauan di NKRI.

- Advertisement -

Sungguh jual- beli pulau ini jika diwujudkan, merupakan kebijakan atau manuver bad politics (langkah politik buruk) yang dapat hasilkan hight risk, serius ini sebuah police politik /  kebijakan politik yang jika tidak dianulir bisa menjadi preseden dari presiden Jkw dan kelak pada sosok atau figur ( suksesi )  kepemimpinan dalam police kebijakan ( kesinambungan )  selanjutnya , dalam mencapai sesuatu tujuan politik kenegaraan yang tidak jelas, dan akan menjadikan sebagai ancaman yang beresiko tinggi bagi kedaulatan wilayah RI. membuat rapuh pertahanan,  kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini ke depan, salah satunya ancaman dari agresor atau musuh asing.

Berita Lainnya

Direkomendasikan

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini