KNews.id- Kasus alat rapid tes antigen yang melibatkan pegawai PT Kimia Farma sampai saat ini masih menyita perhatiab publik. Disebut-sebut, kasus ini terjadi karena kurangnya pengawasan, terutama di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung menyatakan, bahwa seharusnya manajemen perusahaan harus memiliki tindakan dan evaluasi mendalam.
“Saya serahkan pada polisi untuk melakukan pengusutan kasus tersebut sampai tuntas. Namun tidak hanya pelanggaran hukum saja yang kita lihat, ada juga permasalahan dalam fungsi pengawasan dalam manajemen perusahaan,” kata Martin kepada wartawan, kemarin.
Ia menjelaskan, tahun anggaran 2021, Komisi VI DPR telah menyetujui anggaran Rp2 triliun untuk holding BUMN di sektor farmasi. Dia menyampaikan kalau anggaran ini penggunaannya tidak diawasi dengan baik dan ketat, serta manajemen tidak diperbaiki, ia takut anggaran tersebut menjadi sia-sia.
Pilitisi Nasdem ini juga akan meminta instansinya dan juga Fraksi Partai Nasdem untuk mengundang Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk berdialog mengenai persoalan tersebut. Mengenai jadwal, Martin akan meminta setelah selesai masa reses DPR.
“Pada masa sidang berikutnya, saya bersama Fraksi Nasdem di Komisi VI akan panggil, untuk bisa mendapat penjelasan terkait kasus ini,” pungkasnya. (Ade/bcra)
