Keempat, Penegakkan hukum di era Jokowi sangat kacau
Hukum dipermainkan, banyak yang terjerat hukum tapi tidak ada sanksi. Hukum tidak lagi menjadi sakral yang dihormati oleh semua warga Indonesia, tapi sudah jadi alat kepentingan penguasa. Undang-undang dilanggar, konstitusi berkali-kali dilanggar oleh Jokowi tapi dibiarkan saja oleh MPR. Hukum suka-suka. Suka-suka membuat amandemen, suka-suka membuat hukum baru yang pro oligarki taipan, bukan lagi pro rakyat. Suka-suka membuat Perppu dan Kepres seenaknya sendiri saja. Hukum di era Jokowi hanya tajam kepada oposisi dan pengkritik Pemerintah, tapi tumpul kepada penjilat dan pendukung rezim.
Kelima, Keadilan dan Kesejahteraan masih jauh api dari panggangnya
Hanya di era Jokowi kehidupan semakin sulit, keadilan menjadi barang langka, dan kesejahteraan makin hari makin sengsara dan menderita. Bukan itu saja, rakyat terus diperas dan dihisap darahnya sampai hampir kering. BBM makin tak terjangkau, pajak rakyat terus diulik agar menambah pemasukan negara, tidak peduli rakyat makin tercekik atau tidak. Ada dua kehebatan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani : 1. jago ngutang tak terkendali, 2. Terus menaikkan pajak rakyat dan terus mencari agar semua jenis usaha dipajak, termasuk bagi pedagang kecil.
Hanya orang-orang yang telah nenikmati enaknya uang yang tidak halal dan mencekik rakyat yang memuji-muji kepemimpinan Jokowi. Bagi rakyat dan orang-orang yang waras (akal sehatnya) bisa menyaksikan bahwa Jokowi telah gagal dalam mengelola negara.
