KNews.id – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkapkan alasan memilih Depok sebagai tempat launching pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau badan ad hoc untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Komisioner KPU Parsadaan Harahap menilai Depok memiliki banyak kampus besar dan jumlah mahasiswa yang banyak sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Persadaan mengatakan launching pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada ini di Jawa Barat karena secara teknis dekat dengan Jakarta. “Dari jawa Barat yang terdekat ini Depok ya, Kemudian yang kedua ini kan Depok ini kan DPT paling besar dan dan tentunya ini dalam konteks memotivasi juga artinya kalau sudah kami bentuk di Jawa Barat,” kata Persadaan usai memimpin launching pembentukan PPK Pilkada 2024.
Persadaan menuturkan hal ini dapat memberikan pesan moral jangan sampai ada masalah dalam pembentukan PPK di Jawa Barat yang memiliki DPT besar. “Masak di provinsi yang lebih kecil tidak berhasil, jadi ada semacam spirit yang kami bangun. Kemudian yang ketiga, kami mengetahui Jawa Barat ini daerah yang cukup luas,” tutur Persadaan.
Terkait Depok, menurutnya, sebuah daerah atau kota yang memiliki banyak perguruaan tinggi atau kampus, bahkan memiliki mahasiswa yang tidak sedikit. Karena itu KPU ingin seperti proses pembentukan badan ad hoc pada pelaksanaan pileg dan pilpres lalu yang melibatkan mahasiswa.
“Karena kami juga berharap teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin memberikan kontribusi selama memang dia ber KTP di daerah sini atau di wilayah di mana dia berada itu bisa terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada dengan menjadi penyelenggara yang pesan moralnya di situ,” ujar Persadaan.
KPU menilai generasi muda harus dilibatkan dalam proses demokrasi sehingga mereka benar-benar bisa memahami secara langsung dan masuk menjadi penyelenggara. “Semoga teman-teman nanti kalau kalau tidak menjadi PPK, bisa menjadi PPS.
Atau setidaknya nanti terakhir ketika pelaksanaan Pilkada karena dia terdaftar di daerah dia masih di kampungnya misalkan, karena dia mungkin di sini merantau kuliah dia balik untuk menjadi KPPS, jadi ini semacam pesan moral yang ingin kami bangun dari KPU RI,” ucap Persadaan.
