Kebijakan Jokowi juga, terakhir ini, menunjukkan arah kepada keseimbangan, dari dominan ke RRC sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat kebijakan Indonesia dalam hal Myanmar. Indonesia tidak mendukung rezim anti demokrasi di Myanmar, meskipun ditekan oleh China.
Sikap Indonesia yang ingin terus dipertahankan, mempunyai kedekatan yang seimbang, membutuhkan komitmen seluruh pemimpin bangsa untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Pada masa lalu, kita menuduh adanya pembrontakan di Indonesia karena keterlibatan global power, seperti kasus pembrontakan Komunis 1948 dan 1965, melibatkan China dan Rusia, maupun pembrontakan PRRI Permesta yang melibatkan Amerika. Tuduhan ini tentu saja dapat berulang apabila kekuatan yang ingin berkuasa di Indonesia melakukan kejahatan politik, yakni curang untuk berkuasa.
Hasrat untuk menjadi pengkhianat bangsa, dengan bersekutu pada kekuatan asing, untuk menjadi penguasa kolabutor, kelihatannya merupakan godaan kecil ke depan. Kenapa? Karena resiko perpecahan bangsa akan sangat besar jika itu terjadi.
Apabila kekuatan kekuatan politik berhasil membangun kompetisi secara demokratis, maka dapat dipastikan juga kekuatan politik global akan menahan diri untuk masuk dalam politik Indonesia 2024 ini.
Ketiga, Anies versus Ganjar yang representatif. Kita lihat soal ketiga, yakni capres yang muncul. Dua capres yang muncul saat ini, Anies dan Ganjar merupakan representasi dari aspirasi besar masyarakat Indonesia. Anies mewakili aspirasi umat Islam, sedangkan Ganjar mewakili aspirasi kelompok non-Islam. Aspirasi disini bukan eksistensinya melainkan esensinya. Orang Islam dapat juga secara esensial memiliki aspirasi sekuler. Begitu juga sebaliknya. Sebab, dalam lapisan-lapisan aspirasi tersebut banyak varian yang membuat perbedaan dalam pilihan. Misalnya, ada orang Islam yang tidak ingin memilih Anies karena dianggap bukan Jawa. Sebaliknya pula, ada kaum sekuler, tidak akan memilih Ganjar, karena sikapnya permisif dalam pornografi, misal lainnya.
