Kita juga dapat membandingkan kasus E-KTP yang mengaitkan Ganjar Pranowo dengan kasus Anies. Ganjar Pranowo namanya terungkap dalam pengadilan kasus korupsi E-KTP, dia menerima uang $ 500 ribu. Setya Novanto dan Nazaruddin, dalam persidangan, memberi kesaksiannya. Jika KPK konsisten memprioritaskan penyelidikan pada Anies dibanding Ganjar Pranowo, tentu saja logikanya terlebih dahulu Ganjar, sebab keterlibatan Ganjar dalam korupsi E-KTP lebih terlihat (terang benderang) untuk ditingkat penyelidikannya.
Sehingga, ke depan, kita melihat KPK tidak mungkin memiliki keberanian untuk menjadikan Anies tersangka. Seperti kata Mahfud, bahwa pendukung Anies akan marah. Ya, tentu saja pendukung Anies wajar marah.
Bagaiman dengan pengambil alihan Partai Demokrat? Spekulasi beredar bahwa penangkapan-penangkapan hakim agung akan dikaitkan dengan “bargain” mengalahkan AHY di PK (Peninjauan Kembali). Atau spekulasi hakim MA dapat disuap oleh berbagai bandar yang berkepentingan menjatuhkan Anies. Pendapat ini juga terlalu sumir. Dalam politik, semuanya tergantung pada power yang bertarung. Apakah lebih kuat Moeldoko versus Susilo Bambang Yudhoyono? Dalam kondisi akhir pemerintahan Jokowi, kita melihat bahwa Jokowi tidak tertarik melibatkan diri pada “power game ini”. Kenapa? Karena “power game” mengambil “partai orang lain” akan menjadi preseden buruk bagi semua partai-partai yang ada. Kasus “pemindahan kekuasaan” Suharso Manoarfa kepada Margiono, sebagai ketua PPP, misalkan dapat terjadi karena Margiono adalah tokoh PPP juga. Sebaliknya, Moeldoko adalah pimpinan partai lain, yakni Hanura. Begitu pula Jika L. Binsar Panjaitan, misalnya, akan mengambil alih ketua umum Golkar dari Airlangga Hartarto, sekali lagi misalnya, itu karena Binsar Panjaitan juga pemimpin Golkar. Perebutan internal.
Tanpa keterlibatan Jokowi dalam perebutan ketua umum Partai Demokrat, seharusnya kekuatan SBY dapat menaklukkan Moeldoko. Artinya, lebih lanjut, Mahkamah Agung tidak bisa diintervensi. Tanpa intervensi, maka kasus seperti Partai Demokrat, pasti akan merujuk pada hasil KASASI, sebagaimana semua perkara pidana/perdata yang ditangani Mahkamah Agung.
Kedua, global politik. Hal kedua yang kita perlu dalami adalah pengaruh global di Indonesia. Dalam situasi “perang dingin” China/Rusia melawan Amerika dan barat, khususnya setelah perang Ukraina-Rusia, dan perang dagang “US-China”, para pemimpin bangsa kita menginginkan politik tidak memihak. Indonesia saat ini mempunyai ketergantungan dagang terhadap China, namun ketergantungan pembiayaan terhadap Amerika dan sekutunya.
Anies Baswedan, dalam wawancaranya di ABC News, Australia beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa dia akan mendekatkan diri pada negara-negara yang mempunyai kepentingan di kawasan ini, baik Australia, ASEAN, China dan Amerika.
