Oleh : Damai Jari Lubis – Aktivis Hukum & Pengamat Politik Alumni 212
KNews.id – Tersiar kabar dibanyak media, PSI/ Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep Bin Joko Widodo/ Jokowi, minta jatah satu kursi menteri, kepada pasangan pemenang pilpres 2024 Prabowo Subianto. Namun resikonya jika ditolak oleh Prabowo selaku bakal pemilik hak prerogatif, setelah pelantikan RI.1 dapat mengancam kedudukan Kaesang, adik kandung Gibran bin Jokowi, dari kursi jabatan Ketua Umum PSI.
Referensi berita
https://nasional.tempo.co/read/1861125/kaesang-berharap-psi-dapat-satu-kursi-menteri-di-kabinet-prabowo-gibran
Prediksi alasan “minta jatah” kursi menteri ini tentunya masuk akal, karena PSI membuktikan hengkang dukungan capres mereka, dari Ganjar Pranowo/ 03 kepada 02. Kemudian PSI realitas memberi dukungan kampanye memenangkan Capres 02.
Dan sebab lainnya adalah diikuti adanya iming-iming manis politik dari Jokowi dengan memberi keyakinan, bahwa “PSI akan masuk ke Gedung di Senayan, untuk tahun 2024-2029 “, sehingga akhirnya antara keduanya PSI dan Jokowi melahirkan simbiosis mutualisme dalam bentuk “barter politik”, yakni Kaesang yang masih terhitung “polos dari sisi umur sehingga “summir” di dunia politik,” namun tiba-tiba muncul menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha.
Namun, barter politik tersebut, nir fakta, kenyataannya PSI tidak lolos ke gedung legislatif DPR RI.
Maka bisa jadi, janji Jokowi membayangi rasa khawatir pada diri Kaesang, “jika” PSI yang tidak lolos ke DPR RI dan ternyata PSI juga tidak mendapat jatah 1 (satu) kursi menteri dalam kabinet pemerintahan 2024-2029, sebagai akses politik untuk menjadi “cantolan kekuatan” PSI, maka senioren PSI dan para kader partai akan berulah, lalu muncul gonjang ganjing politik ditubuh Internal kepengurusan PSI disertai desakan para kader PSI. agar badan pembina PSI mencabut posisi Ketum partai yang dijabat oleh Kaesang.
Sehingga implikasi atau resiko politik bagi Kaesang akan mendekati kenyataan, setelah “kursi Ketum PSI raib dari diri Kaesang, oleh sebab janji Jokowi kepada PSI yang nyata bablas. Sementara taring politik kekuasaan Jokowi sudah tumpul, beralih kepada presiden hasil pelantikan Oktober 2024. Kemudian mutatis mutandis, Jokowi selaku penguasa eksekutif is finish dan tentunya masa pengabdian Prabowo kepada Jokowi sudah selesai, lalu kekuasaan tertinggi eksekutif beralih kepada diri Prabowo selaku Presiden RI ke 9.
Namun apa langkah Prabowo selaku Presiden RI untuk memanjakan Kaesang dan PSI nantinyab? Tentu publik perlu waktu sabar menunggu, karena apa bentuk kompensasi diantara kedua tokoh ini (Jokowi dan Prabowo) sebelumnya, tentu sebuah rahasia, karena secara realitas Jokowi selaku presiden telah terbukti cawe-cawe demi memberi dukungan full, serta hasilnya nyata, Jokowi telah memenangkan Prabowo Subianto dalam pilpres 2024.
Pastinya, dalam dunia politik hal diluar prediksi bisa menjadi kejutan, karena politik adalah tidak terlepas daripada kekuasaan serta sarat kepentingan individu dan kelompok.
(Zs/NRS)
