Oleh: Firdaus Baderi, Pimpinan Redaksi Neraca
KNews.id- Meski pemerintah Indonesia optimis tahun depan (2021) kehidupan ekonomi mulai membaik yang diindikasikan dengan target pertumbuhan di kisaran 4%-5%, kondisi pandemi Covid-19 secara global belum mereda. Dunia masih meradang selama 2020, Hampir semua sendi kehidupan manusia luluh lantak akibat ganasnya pandemi ini. Kondisi ekonomi jelas paling terdampak. Banyak negara mendeklarasikan situasinya dilanda resesi, termasuk Indonesia.
Sejak Maret 2020, virus SARS-CoV-2 ini terdeteksi masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya. Hingga Desember 2020, kasus Covid-19 di negeri ini cenderung terus meningkat, bahkan terus tembus rekor tertinggi penambahan kasus dalam 24 jam terakhir. Hingga 29 Desember 2020 menurut data Kemenkes, tercatat 727.122 kasus positif, 596.783 yang sembuh dan 21.703 meninggal dunia.
Tidak hanya itu. Sejumlah even besar berskala internasional pun gagal berlangsung, sehingga otomatis rencana meraih keuntungan sirna. Misalnya, Olimpiade Tokyo yang seharusnya digelar tahun ini, terpaksa ditunda hingga 2021. Kemudian Formula E yang semula akan diadakan di Jakarta juga turut terdampak penundaan. Bahkan, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan Piala Eropa 2020 yang sedianya digelar pada 12 Juni-12 Juli juga mengalami penundaan.
Dunia pendidikan juga masih diwarnai banyak sekolah yang tutup. Para siswa diminta belajar dari rumah secara daring. Seluruh pusat perbelanjaan, Restoran dibatasi jam operasionalnya. Pintu keluar masuk di sejumlah daerah dibatasi. Akibatnya, terjadi PHK dimana-mana. Kerugian besar tak terelakan lagi. Banyak perusahaan dan UMKM yang bangkrut. Semuanya ini bertujuan untuk mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19 di semua sector usaha dan klaster.
Menurut data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hingga September 2020, setidaknya 6,3 juta pekerja harus terkena PHK dan 600 ribu pekerja dirumahkan lantaran pandemi.
Meski demikian, Pemerintah Indonesia tetap memilih metode ‘gas dan rem’ dalam penanganan pandemi. Tujuannya agar masalah kesehatan dan ekonomi berjalan seimbang. Sehingga kebijakan Lockdown (tutup total) sangat dihindari mengingat dampak sosial dan ekonominya sangat tinggi sekali. Walhasil pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap menjadi solusi strategis untuk menyelamatkan Indonesia di masa depan.
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban ekonomi rakyat miskin seperti bantuan sosial tunai, bantuan sembako. Sedangkan untuk kalangan pengusaha dan UMKM, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan ekonomi seperti fasilitas keringanan pajak, restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil, menengah hingga keringanan untuk para pemegang kartu kredit.
Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memberikan fasilitas perpanjangan restrukturisasi kredit UMKM baik untuk kalangan perbankan maupun non bank hingga Juni 2021. Hanya persoalan sosialisasi dan teknis perpanjangan restrukturisasi itu yang belum sampai ke tangan para debitur.
Banyak debitur UMKM dan Pegadaian maupun pemegang kartu kredit hingga saat ini masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali cicilannya. Untuk itu, bank maupun Pegadaian serta perusahaan leasing harusnya lebih aktif untuk menawarkan solusi keringanan tersebut. Ini agar para debitur setidaknya dapat melakukan kewajibannya dengan kemampuan keuangannya saat ini.
Selain itu, upaya pemerintah melakukan kampanye pencegahan Covid-19 dengan meminta masyarakat tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan mejaga jarak (3M) juga terus dikumandangkan. Bagaimanapun, upaya Indonesia menyiapkan vaksinasi gratis mulai awal 2021 untuk menekan laju penularan Covid-19 di dalam negeri diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu. Selamat Tahun Baru 2021. (AHM)
