KNews.id – Telkom Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia bekerja sama dalam membantu penerbitan sertifikat halal untuk 248 UMKM binaan Rumah BUMN Telkom.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Surveyor Indonesia (SI) Afrinal mengatakan, perjanjian kerja sama kali ini dimulai pada 24 Maret s.d 29 September 2023. Jumlah sertifikat mencapai 248, dengan jenis produk sebanyak 14.
“Sebagian besar makanan dan minuman, kosmetik, lemak minyak dan emulsi dua UMK, peralatan rumah tangga satu UMK, yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Afrinal, kegiatan Penyerahan Simbolis Sertifikat Halal UKM Binaan Rumah BUMN Telkom Tahun 2023, di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta.
Afrinal mengatakan, kolabirasi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal sudah dimulai sejak 2022 dan dengan melibatkan sebanyak 249 UMKM, dan 248 UMKM di tahun 2023 ini. Harapannya, kerja sama ini bisa terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Siti Aminah mengatakan, pihaknya menargetkan tahun 2023 ada sebanyak 1 juta produk bersertifikat. Saat ini, yang telah terdaftar ada 1,4 juta sertfikat, dan yang dibuatkan BPJPH sudah 950 ribu.
“Ini ada yang sertifikat gratis dan ada yang reguler. Beberapa masuk kategori reguler, cuma ada ribuan di antaranya. Tetapi itu menjadi bagian penting agar proses sertifikat halal sesuai amanat Presiden (Joko Widodo),” katanya, dalam momentum yang sama.
Siti mengatakan, sesuai amanat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menggenjot proses sertifikasi halal produk-produk UMKM RI. Harapannya, langkah ini bisa membantu Indonesia menjad pusat industri halal dunia.
Di sisi lain, Indonesia menjadi magnet bagi negara-negara lain untuk menyuplai produk halalnya, mengingat Indonesia punya populasi muslim yang besat. Total ada sekitar 115 lembaga asal luar negeri yang ingin kerja sama dengan Indonesia untuk menyuplai produk halalnya.
“Jangan sampai pelaku usaha kita, terutama UMKM tergerus dengan pelaku luar yang masuk ke Indonesia. Kita upayakan bersama pemerintah membantu pelaku usaha agar bisa bersaing. Karena kita juga tak bisa menghalangi peredaran produk luar,” ujarnya.
Secara keseluruhan hingga 2024 mendatang, pemerintah menargetkan total ada sebanyak 10 juta produk tersertifikasi halal. Adapun saat ini yang tersertifikasi baru sekitar 3 juta sertifikat dan masih ada sekitar 7 juta sertifikat lagi yang perlu dikejar. (Zs/Dtk.F)
