spot_img
Minggu, Juni 23, 2024
spot_img

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “Lebih Berkelas” Dibanding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Oleh : Damai Hari Lubis – Koordinator Advokat TPUA

(ROCKY GERUNG DIBANTU TPUA MENANG D.TOBING KALAH)

- Advertisement -

KNews.id – Tidak seperti nasib gugatan TPUA/ Tim Pembela Ulama & Aktivis terkait “Jokowi Ijasah Palsu” di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, dengan nomor 610/Pdt. G/2023/PN. Jkt. Yang para penggugat-nya dikomandoi oleh Kapten Advokat Prof Eggi Sudjana dengan Co Captain antara lain Advokat DHL, Azam Khan, Arvid dan Kurnia dan kawan-kawan, yang diawali “pengusiran” terhadap salah seorang perempuan selaku kuasa hukum Tergugat 1, Jokowi (sebelum Otto Hasibuan), yang mendapat support pengunjung sidang, sehingga perempuan dimaksud, dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah hakim ketua Majelis.

Lalu, pada sidang minggu berikutnya, justru Ketua Majelis Hakim yang “diusir” oleh Eggi dan kawan-kawan melalui efek surat permohonan perihal, “etik dan penggantian hakim”, kepada Ketua Komisi Yudisial dan Ketua MA serta Ketua PN. Jakarta Pusat, hingga sang ketua majelis, “hengkang”. Infonya dipindah menjadi hakim anggota di Pengadilan Tinggi Lampung.

- Advertisement -

Namun tragis, sidang gugatan pada kali yang ke 15/16 saat putusan sela tertanggal 25 April 2024. Gugatan TPUA dinyatakan N.O. atau niet onvankeljkverklaard atau tidak diterima, lantaran dalil hukum terkait kompetensi absolut. Bukan atau belum memasuki tahapan materi hukum atau objek pada pokok perkara, namun sekedar asas perdata formilnya, atau hal kewenangan badan peradilan.

Namun terhadap putusan sela a quo PN. Pusat, pada tanggal 7 Mei 2024 TPUA. selaku mewakili para penggugat prinsipal Bambang Tri Mulyono, yang kini masih meringkuk di penjara LP. Klaten, Jateng, Hatta Taliwang, Arbi Muslim, Topik Bahauddin dan Rizal Fadillah resmi dalam posisi hukum banding ke judeks fakti Pengadilan tinggi Jakpus.

- Advertisement -

Lalu, berbeda dengan vonis atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan D. Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. Gugatan register nomor perkara 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Justru TPUA ( Eggi, DHL, Azam, Arvid dan J. Hasibuan) yang mewakili prinsipal Dr. M. Taufik Ahli pidana dari Kota Solo dan Hatta Taliwang eks anggota DPR RI dari Partai PAN yang cawe-cawe dalam koridor hukum intervensi voeging, terhadap Gugatan PMH/ perbuatan melawan hukum dari Sdr. D. Tobing terhadap Tergugat Rocky Gerung, dalam perkara perihal salah satu diantaranya, ungkapan sakrastik dari Rocky, “Jokowi bajingan tolol”, sehingga digugat untuk tak dapat berkiprah dalam dunia kebebasan menyampaikan pendapat pada setiap acara (undangan) selaku pembicara disetiap agenda pertemuan dan seminar, baik undangan diskusi publik, termasuk aksi demo atau pelarangan terhadap Rocky terhadap subtansial makna dari kebebasan HAM dan kehidupan demokrasi pada setiap acara publik umumnya, pada prinsipnya Tobing menggugat agar pengadilan melarang Rocky untuk melakukan dialog maupun monolog untuk selama seumur hidupnya.

Dan ternyata beda batasan serta kualitas berpikir dari para hakim di PN. Jakarta Pusat, dengan di PN. Jakarta Selatan. Majelis hakim PN. Selatan “nampak nuansa nalar kecerdasannya berada diatas level wawasan pengetahuan hukum dibanding dari rekan-rekannya di PN. Pusat. Karena gugatan Tobing di tolak atau dikalahkan oleh Majelis hakim PN. Selatan, selain sebelumnya putusan sela PN. Selatan adalah menolak terhadap eksepsi tergugat intervensi/ D Tobing, terhadap gugatan Penggugat Intervensi Voeging (TPUA) yang mewakili cawe-cawe prinsipal, Dr. Taufik dan Hatta Takiwang.

Dengan kata lain Rocky tetap dapat bebas berbicara dan menyampaikan pendapat ilmiahnya, kapan saja dan dimana saja. Namun Penggugat tidak puas, atas putusan PN. Selatan, terbukti Tobing mengajukan banding pada 25 April 2024.

Selanjutnya fenomena tekait gejala- gejala perkembangan hukum yang ada pada dua peristiwa hukum di PN jakpus dan PN. Jaksel, terdapat kompararif antara kedua perkara in casu, yang mencolok (kualitas) pada sisi jabatan individu dari pihak yang menjadi tergugat ? Sehingga menjadi beban hubungan psikologis juga highrisk pada sisi jabatan para hakim.

Sehingga indikasi pendekatan dari sisi subjektivitas, faktual PN. Jakarta Pusat memang lebih berat selain pokok perkara terkait moral hazard seseorang tokoh negarawan nomor satu di pemerintahan, dan nota bene masih menjabat, selainnya, dikarenakan menyangkut materi gugatan yang amat memalukan tentang penggunaan ijasah palsu, sehingga sekali lagi, bukan masalah level atau iq para hakim, namun mungkin terbentur kualitas jabatan Tergugat 1 prinsipal selaku Presiden RI dan seorang Rocky Gerung, yang hanya seorang ilmuwan dan oposan pula !?

(Zs/NRS)

 

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini