KNews.id- Selain dana proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek yang bengkak, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mengalami pembengkakan biaya. Biaya proyek naik menjadi US$ 1,4 – 1,9 miliar atau sekitar Rp 20 – Rp 27 triliun dari estimasi semula.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan ada tiga permasalahan di proyek ini sehingga pihaknya melakukan perubahan peraturan presiden, yaitu pemenuhan base equity, cost overrun (pembengkakan biaya), dan cash deficit pada masa operasi.
Ia menjelaskan pembengkakan biaya atau cost overrun terjadi karena keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimistis dan kurang kuatnya manajemen proyek.
Rencananya pemenuhan biaya cost overrun akan dinegosiasikan dengan pihak China sebagai salah satu investor. Sebesar 75% pembengkakan biaya diasumsikan akan disetujui oleh pemegang saham (PSBI dan Beijing Yawan) untuk mendapat bantuan utang dari China Development Bank (CDB). Juga dipenuhi oleh Penyertaan modal negara (PMN) Sebesar Rp 4,1 triliun kepada PT KAI.
“Saat ini sedang melakukan diskusi cost over run, juga terakhir kita diskusi cash defisit dengan China untuk kelangsungan usaha,” Katanya. Dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).
Ada juga masalah kekurangan kewajiban ekuitas dasar (base equity) yang disetor oleh porsi Indonesia PT PSBI sebesar Rp 4,36 triliun. Hal ini disebabkan sisa setoran oleh PTPN 8 berupa bidang tanah tidak disetujui oleh pihak China, karena tidak mampu injeksi dalam bentuk cash.
Begitu juga dengan setoran dari Jasa Marga berupa right of way atau penggunaan aset jalan tol, yang tidak dapat diterima pihak China. Selain itu Wijaya Karya dan KAI juga sedang mengalami keterbatasan keuangan karena dampak Covid – 19.
“Kita harapkan kekurangan base equity ini dapat tambahan dari PMN karena kita ketahui perusahaan ini sedang terdampak Covid – 19 keuangannya. Kita juga sedang mengubah konsorsium ini dipimpin oleh PT KAI,” kata pria yang biasa disapa Tiko ini.
Sementara persoalan ketiga adalah cash deficit. Menurut Tiko kereta cepat Jakarta – Bandung ini akan mengalami kondisi keuangan yang berat dalam awal operasi. Sehingga nantinya akan ada skema pembiayaan dari utang China Development Bank dengan jaminan dari KAI untuk kebutuhan operasional.
“Dalam konteks operasional. Cash flow negatif di awal operasi,” jelasnya.
KCJB memiliki rencana panjang jalur 142, 3 km dengan stasiun Halim, Karawang, Padalarang, hingga Tegalluar. Porsi kepemilikan Indonesia di PT KCIC melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar 60% dan Beijing Yawan dengan porsi 40%.
Adapun saat ini kepemilikan PT Wijaya Karya (Persero) sebesar 38% sebagai kepemilikan terbesar di PT PSBI. Sisanya dimiliki oleh PT Kereta Api (Persero) 25%, PT Perkebunan Nusantara VII 25%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 12%. Proyek ini didanai melalui 25% ekuitas dan 75% hutang dari China Development Bank (CDB). Adapun progresnya saat ini sudah mencapai 74%. (Ade/cnbc)
 Jabodebek yang bengkak, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga mengalami pembengkakan biaya.){kind=link}