KNews.id – Mahfud MD mengingatkan, pihak penggugat ke Mahkamah Konstitusi dalam kasus sengketa hasil Pemilu tidak selalu kalah. Sangat mungkin MK membatalkan hasil pemilu dan meminta pemungutan suara ulang.
Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang berpotensi dibawa ke MK.
Menurut cawapres nomor urut 3 itu, jika lembaga penjaga konstitusi tersebut menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK pemenang Pilpres dapat didiskualifikasi atau memerintahkan pemilu untuk diulang.
“Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Aula FK UI Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat.
Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dia menjadi Ketua MK. Dia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu.
Banyak contoh
Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu.
“Ketika saya menjadi ketua, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik,” papar Mahfud.
Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini pun memberikan contoh pemilu kepala daerah (pilkada) Jawa Timur 2008. Saat itu, Khofifah Indar Parawansa dinyatakan kalah dari Soekarwo.
Hasil pilkada ini kemudian dibawa ke MK. Dalam putusannya, MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lain, kata Mahfud, yakni Pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang.
Dengan bukti tersebut, MK memutuskan yang kalah dalam perhitungan suara untuk naik menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Contoh lainnya juga terjadi pada Pilkada Waringin Barat Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pihak yang menang dan menyatakan pihak yang kalah menjadi pemenang. Menurut Mahfud, contoh-contoh sengketa pemilu itu telah menjadi yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-Undang.
Yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.
“Jadi, ini sudah menjadi yurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), di peraturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) itu ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu,” kata Mahfud.
“Jadi, sekali lagu ini bukan hanya yurisprudensi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi,” imbuhnya.
Bantah renggang dengan Ganjar
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga membantah hubungannya dengan Ganjar Pranowo dalam keadaan tidak baik. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi isu di media sosial (medsos) yang menyebutkan ia sudah tidak kompak dengan eks Gubernur Jawa Tengah itu.
“Tentang hubungan saya dan Ganjar, ada viral di medsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu tanggal 14 Februari saya bilang, ‘sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar’,” kata Mahfud.
Dia memang tidak bertemu dengan Ganjar sebelum hari pencoblosan atau 14 Februari lalu lantaran tengah menjalani ibadah umrah. Dia baru pulang ke Indonesia pada tanggal 13 Februari. Namun, ia tidak berada di Jakarta, melainkan pulang ke rumah yang berada di Yogyakarta.
Ibadah umroh
“Padahal waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, ‘kapan pak terakhir ketemu Pak Ganjar?’. Saya bilang, ‘sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak’,” papar Mahfud.
“Karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari di Solo dan Semarang, saya langsung umroh.
Jadi ya ndak berkomunikasi dong? bukan karena berpisah, tidak kompak, dan sebagainya, dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Yogya, kapan ketemunya? “ terang dia.
Dengan penjelasan ini, Mahfud membantah bahwa hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo tidak baik. Ia mengaku aktif berkomunikasi dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
“Jadi empat hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi,” jelas Mahfud MD.
Tetap berjuang untuk demokrasi
Mahfud menegaskan, apapun hasil dari Pilpres nanti, dia akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Dia menegaskan, memperjuangkan jalannya demokrasi dan keadilan di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan melalui kontestasi Pemilu.
Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini berpandangan, Pemilu hanya salah satu ekspresi dari demokrasi.
“Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya Pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi,” ujarnya.
Mahfud menyatakan, dirinya juga pernah tidak menempati posisi jabatan publik apapun pada 2014 hingga 2016. Namun, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengeklaim tetap berjuang untuk menegakkan keadilan dan demokrasi.
“Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakkan hukum,” ujarnya lagi.
Mahfud menambahkan, gerakan civil society atau masyarakat sipil dan kampus-kampus merupakan contoh gerakan untuk menjaga demokrasi. Gerakan-gerakan dan suara-suara dari masyarakat sipil dan civitas akademik juga menjadi bukti kondisi tidak baik dari demokrasi yang telah diperjuangkan.
“Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia,” kata Mahfud.
