KNews.id- Sebuah akun Twitter bernama @PartaiSocmed menanggapi pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim bisa membayar utang Indonesia kepada China. Partai Socmed menanggapi pernyataan Luhut yang menyebut Indonesia mampu membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ke China.
Hal tersebut diyakininya usai Luhut berkunjung ke China pada 4-6 April 2023 yang berbincang terkait utang proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Diketahui dalam pertemuan tersebut, Luhut mengaku Indonesia gagal dalam negosiasi besaran bunga pinjaman proyek kereta cepat dengan China.
Pemerintah China disebut Luhut, menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen, sedangkan Indonesia ingin bunga turun menjadi dua persen.
Luhut pun meminta masyarakat tidak meragukan Pemerintah Indonesia yang mampu membayar utang proyek kereta cepat ke China, sebab ia meyakini pengaruh digitalisasi.
“Gak ada masalah (dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen), kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan underestimate (meremehkan) bahwa negara kita ini semakin efisien makin baik,” ujar Luhut dikutip Kilat.com dalam YouTube Kompas.com.
Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, Partai Socmed pun teringat ucapan ekonom Faisal Basri soal balik modal proyek kereta cepat ini dalam 139 tahun. Akun tersebut pun mendoakan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) itu membuktikan janji untuk melunasi utang tersebut.
“Mohon maaf banget-banget Pak Luhut. Usia Bapak sekarang baru 75 tahun sedangkan menurut Faisal Basri proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini akan balik modal dalam 139 tahun.
“Semoga Bapak panjang umur hingga 214 tahun untuk membuktikan janji Bapak ini,” tulis akun @PartaiSocmed pada Jumat, 14 April 2023.
Sebagai informasi tambahan, Luhut menyebut jika pihak China kini meminta Indonesia membayar utang proyek kereta cepat agar dijamin APBN. Namun, ia menolak permintaan tersebut, dan merekomendasi pinjaman tersebut dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018.
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” kata Luhut dikutip Kilat.com dari Sinar Harapan.
