spot_img
Selasa, Mei 21, 2024
spot_img

Jokowi tidak Mampu Mendengar Suara Rakyat dan tak Pandai Ukur Diri

Diyakini oleh publik, album poto tersimpan rapih sebagai dokumentasi rektorat ( Kantor Rektor ) Univ. Gajah Mada, termasik arsip mahasiswa – mahasiswi sejak saat siswa sampai tahun kelulusan, termasuk data Jokowi.

Jokowi bergeming tidak paham atau tidak mau paham bahwa suara keras Bambang Tri dan orang – orang yang pernah merasa dijalimi maupun sebagai WNI yang baik, menganggap dirinya (Jokowi) anti demokrasi dan anti tranparansi selaku pejabat publik.

- Advertisement -

Maka citra Jokowi dalam historis kepemimpinan negara 2014 – 2019, sampai 2023 seakan pola ” diskursus yang lumayan menjijikan “.

Seharusnya hal terkait moralitas dan penegakan hukum publik atau adab malu menjadi beban seorang presiden Jokowi nomor wahid . Hal kepribadian Jokowi yang tidak mengindahkan kausalitas bohong-nya yang menumpuk akan merugikan secara holistic, baik moralitas atau ahlak dan citra sebagai pemimpin, nama baik bangsa maupun sisi pandang ketidak mampuan dirinya untuk penuhi janji diberbagai bidang, baik ekonomi, politik dan hukum.

- Advertisement -

Ekonomi negara saat ini ditengarai anjlog, dengan isu rasio hutang negara 17. 500 triliun atau kebalikan dari janjinya ekonomi negara akan meroket, ternyata nyungsep bersamaan dengan moralitas politik dan mentalitas hukum para pejabat, dimana pejabat level menteri malah serius berwacana melanggar UUD 1945, undur pemilu yang implikasi hukum dan politiknya Jokowi menjadi presiden 3 periode , serta yang tidak kalah parah adalah wajah penegakan dan atau pembangunan hukum, riil nampak justru terhadap beberapa tokoh terpapar korupsi yang seharusnya dari sisi tanggung jawab moralitas dan hukum, Jokowi berkeharusan berlaku tegas dan normatif atau ideal yakni menghimbau KPK, atau Kapolri dan atau Kejari agar memproses hukum, justru lacur mereka para terpapar korupsi malah dijadikan komisaris dan atau maupun tetap menjabat atau dilantik menjabat sebagai menteri kabinetnya.

Sehingga sistim hukum dan atau perundang-undangan serius oleh seorang Jokowi tidak dianggap sebagai keharusan untuk ditegakan. Apakah Jokowi tidak mengerti atau berkesan tidak mau mengerti tentang adab, moral politik dan hukum sebagai representasi wisdom yang selalu mesti dijaga dan ditampilkan dihadapan publik bangsa ini, umumnya sikap moral dan politik yang harus dijunjung tinggi seorang figur pemimpin nasional.

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini