KNews.id- Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai harga tes polymerase chain reaction atau PCR yang berlaku di Indonesia saat ini masih terlalu mahal. Harga tes dengan kisaran Rp 900 ribu itu disebut-sebut tidak dapat terjangkau untuk masyarakat dengan upah Rp 3 juta per bulan.
“Saya mengatakan misalnya kalau kita fokus ke kesehatan, PCR tidak bisa semahal sekarang. Harganya sekitar Rp 900 ribu, kalau upah minimum Rp 3 juta, enggak mungkin itu. Sangat exspensive. Negara harus masuk,” ujar Chatib dalam webinar bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Ahad, 15 Agustus 2021.
Tes PCR merupakan salah satu upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Pemerintah dinilai mesti mengejar peningkatan pengetesan dengan menjamin harga tes PCR yang terjangkau untuk semua kalangan.
Di saat yang sama, Chatib mengatakan percepatan vaksinasi juga penting agar negara segera lepas dari masalah Covid-19. Vaksinasi, pengetesan, hingga pelaksanaan protokol kesehatan ini berdampak terhadap pola pemulihan ekonomi.
Chatib mengungkapkan pola pemulihan ekonomi yang terjadi di negara maju dan berkembang berbeda. Negara maju dengan akses vaksin yang lebih cepat dan protokol kesehatan ketat biasanya memiliki pola pemulihan ekonomi V Shape atau slope.
“Ada perbedaan pemulihan ekonomi negara maju yang memiliki akses vaksin dengan negara berkembang atau yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Negara maju yang menjalankan protokol kesehatan ketat, pemulihan ekonomi membentuk shape berbentuk V,” ujar Chatib.
Sementara itu untuk negara berkembang yang umumnya memiliki masalah terhadap akses vaksinasi dan protokol kesehatan, pola pemulihan ekonominya membentuk huruf L, swoosh atau seperti logo Nike, atau W. Pola L memungkinkan suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Sedangkan untuk swoosh, pola pemulihan ekonomi suatu negara melandai atau turun, kemudian meningkat kembali, namun lambat. Adapun untuk pola W, biasanya negara mengalami pemulihan ekonomi dengan kurva pertumbuhan yang sempat meningkat, namun kembali menurun dan selanjutnya naik lagi.
Pola ini diperkirakan terjadi di Indonesia yang pada kuartal II berhasil mengejar pertumbuhan positif 7,07 persen sehingga negara keluar dari jurang resesi. Namun ancaman pemulihan ekonomi masih akan terjadi pada kuartal III karena adanya peningkatan kasus Covid-19 akibat munculnya varian baru corona delta.
“Kita harus antisipasi mungkin kuartal III pertumbuhan ekonomi akan turun lagi karena adanya restriksi pemerintah. Implikasinya pemulihan tidak mungkin dijalankan jika pandemi tidak diatasi,” ujar Chatib.
Di tengah ancaman pelemahan ekonomi pada kuartal III, Chatib Basri berujar pemerintah harus memberikan jaminan bantuan sosial kepada 160 juta penduduk atau 40 juta keluarga. Nilai bansos pun semestinya diperbesar dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1-1,5 juta dengan total kebutuhan anggaran Rp 180 triliun untuk tiga bulan. (Ade/tmpo)
