Oleh : Damai Hari Lubis – Aktivis Hukum, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – Duet Jokowi dan Prabowo, asumsi penulis, bahwa tidak mustahil selaku penguasa “incumbent” akan melakukan tindakan politik atau diskresi hukum, jika dinyatakan dalam vonis MK diskualifikasi, atau pemilu ulang dan ternyata andai saja “mereka” setelah pemilu ulang mengalami kekalahan ?
Maka prediktif tindakan politik kedua sekawan itu adalah:
1. Memaksa Kyai Maruf Amin mundur lalu menjadikan pemerintahan RI dibawah kepemimpinan triumvirat ;
2. Menyatakan negara dalam keadaan darurat sipil;
3. Menyatakan negara dalam keadaan darurat militer (martial law)
Ketika Jokowi dan Prabowo-Gibran andai mengalami kekalahan, tentu terjadi kondisi perpolitikan tanah air dengan gemuruh euforia masyarakat yang menginginkan Jokowi dan kroni atau antek-antek rezim kontemporer agar segera diadili, justru akan menjadi triger terjadinya kebijakan dari salah satu alternatif ketiga jenis pertimbangan politik penguasa yang kondisi birokrat dan legislatif, masih dalam kendali dibawah kepemimpinan Jokowi.
Asumsi ketiga jenis alternatif solusi Jokowi dan Prabowo tersebut bisa terjadi, adalah akibat kekhawatiran tuntutan penguasa capres pemenang baru, terhadap apa langkah kebijakan Jokowi dan Prabowo andai dikalahkan oleh MK.
Duet Jokowi dan Prabowo, apakah tidak mustahil akan melakukan tindakan politik atau diskresi hukum, jika dinyatakan diskualifikasi, atau pemilu ulang dan ternyata kalau saja ” mereka” setelah pemilu ulang mengalami kekalahan ?
Maka prediksinya tindakan politik kedua sekawan itu adalah:
1. Kyai Maruf Amin mundur lalu menjadikan pemerintahan RI dibawah kepemimpinan triumvirat ( Menhan, Mendagri, Menlu);
2. Menyatakan negara dalam keadaan darurat sipil;
3. Menyatakan negara dalam keadaan darurat militer (martial law)
Prediktif alasan terjadinya alternatif 3 kondisi perpolitikan tanah air dengan gemuruh euforia masyarakat yang menginginkan Jokowi dan kroni atau antek-antek rezim kontemporer agar segera diadili justru akan menjadi alasan pemicu terjadinya kebijakan dari salah satu alternatif ketiga jenis pertimbangan politik penguasa yang masih dalam kendali penguasa dibawah kepemimpinan Jokowi.
Adapun alasan ketiga jenis alternatif solusi Jokowi dan Prabowo tersebut, bisa jadi karena ada rasa kekhawatiran adanya tuntutan hukum terhadap segala kekeliruan politik dan penegakan hukum yang pernah dilakukan sepanjang kepemimpinan mereka.
(Zs/NRS)
