“Sebenarnya KSP Indosurya telah melakukan penipuan atau penggelapan meskipun koperasinya koperasi simpan pinjam, tapi ranahnya sudah memenuhi unsur pidananya. Menko Polhukam sudah pada tempatnya untuk mendesak kembali agar Jaksa melakukan banding sehingga keputusannya memberikan rasa keadilan kepada nasabah,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam press conferencenya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa ia tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan tersangka kasus KSP Indosurya. Dia juga mendesak agar Jaksa melakukan banding, karena KSP Indosurya sudah jelas melanggar UU Perbankan pasal 46 mengenai penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin usaha. (Ach/Ibn)