KNews.id- Langkah Rektorat Universitas Indonesia memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI menyangkut unggahan akun Instagram BEM yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menobatkan sebagai King of Lip Service mencerminkan adanya upaya intervensi.
“Itu cara Rektorat untuk meminta penjelasan kepada mahasiswa, tetapi ini karena berhubungan dengan kritik mahasiswa pada Presiden maka upaya Rektorat itu memungkinkan dimaknai sebagai upaya intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi mahasiswa,” kata Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun dalam keterangannya, Senin (28/6).
Ubedilah menduga pemanggilan itu bisa terjadi karena dua sebab. Yakni adanya teguran dari Istana kepada Rektor UI Ari Kuncoro atau inisiatif Rektorat UI karena khawatir ditegur Istana.
“Pola semacam itu mirip-mirip dengan saat beberapa bulan sebelum kejatuhan rezim Soeharto,” tukas Ubedilah.
Sebagai akademisi, Ubedilah yakin unggahan BEM UI yang menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan kesimpulan sembarangan. Ia menilai kesimpulan itu menggunakan pendekatan keilmuan dan berbasis data yang akurat.
“BEM UI benar, sebab terlalu banyak data untuk membuktikan bahwa Jokowi terlalu banyak kata-katanya sekadar pemanis bibir. Banyak janji yang tidak terpenuhi,” kata Ubedilah. Dia mencontohkan, yang tak terpenuhi misalnya janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi serta ekonomi yang meroket.
Hal senada juga dikemukakan Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Robertus Robet. Menurutnya, Rektorat UI seharusnya jangan bersikap seperti Orde Baru.
“Pimpinan UI berhentilah menciptakan kesan, perasaan, seakan ini zaman Orde Baru,” kata Robet dalam keterangan tertulis, Senin (28/6).
Robet mengatakan, sekalipun diangkat oleh pemerintah, para pimpinan universitas mestinya lebih berperan sebagai pendidik dan civitas akademika. “Bukan sebagai aparatus kekuasaan. Apalagi ini zaman demokrasi,” kata dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta ini.
Robet mengatakan kritik yang berbentuk mockery atau ejekan dan semacamnya memang membuat siapapun merasa tak nyaman. Namun, kata dia, hal itu tak perlu direspons secara represif.
“Sejauh sebagai kritik apalagi disampaikan oleh mahasiswa tidak perlu direspons dengan gaya represi apalagi disertai sanksi,” pungkas Robet.
Sebagaimana diketahui, Rektorat UI memanggil jajaran pengurus BEM UI pada Ahad, 27 Juni 2021 petang. Pemanggilan ini buntut unggahan meme Presiden Jokowi di akun Instagram BEM UI disertai tulisan “Jokowi The King of Lip Service”. (AHM/bcra)
