KNews.id – Potensi kegagalan emiten-emiten BUMN Karya, mulai dari PT Waskita Karya Persero Tbk. (WSKT) hingga PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dalam melunasi utang obligasi rawan mencoreng citra pemerintah. Menurut Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan, skenario gagal bayar itu akan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Reputasi BUMN Karya di mata industri finansial pun juga berpotensi menurun.
“Status BUMN yang dimiliki tentu membuat citra pemerintah akan rusak dengan kegagalan pembayaran kewajiban BUMN tersebut, dan bisa berimbas terhadap BUMN lainnya. Minat atau penilain pemberi pinjaman juga akan menurun,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.
Tak cuma itu, kegagalan tersebut juga akan mengganggu kelangsungan hidup bisnis perusahaan. Jika perusahaan gagal melunasi utang, maka ada ancaman pailit dari para kreditur. Pada saat bersamaan, hal ini juga dapat menjadi sentimen negatif bagi harga saham BUMN lainnya.
Sebagaimana diketahui, salah satu BUMN Karya yang gagal membayar utang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Perseroan diketahui tidak mampu membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Waskita juga masih memiliki utang senilai Rp941,75 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri B. Utang yang jatuh tempo pada 28 September 2023 ini memiliki tingkat bunga sebesar 9,75 persen per tahun.
Selain itu, entitas usaha Waskita yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) juga diketahui tidak mampu membayar utang dari empat seri obligasi. Alhasil, perseroan mengadakan rapat umum pemegang obligasi (RUPO) untuk mencari jalan keluar atas gagal bayar tersebut.
Ketika dihubungi secara terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menyatakan ketidakmampuan BUMN Karya dalam membayar utang obligasi akan memberikan dampak negatif terhadap saham sektor konstruksi secara umum. Akibatnya, saham sektor konstruksi akan semakin tertekan lantaran dikelilingi oleh sentimen negatif. Salah satunya adalah meningkatnya risiko kredit dari sektor konstruksi. “Bagi perusahaan BUMN Karya lainnya yang ingin melakukan refinancing utangnya pun menjadi lebih sulit atau harus memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga dampaknya perusahaan konstruksi akan lebih sulit mencari pembiayaan,” kata Martha. (Zs/BC)
