Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
(Anggota Polri Berkewajiban Mengayomi Masyarakat demi Kondusifitas Keamanan Wilayah Dimana Mereka Bertugas)
KNews.id- Presiden menyelepekan makna beban tanggung jawab terhadap fungsi tugas seorang Polri. Seharusnya Jokowi selaku Presiden RI justru selayaknya memerintahkan atau memberikan instruksi agar Polisi Humanis & Harmonis karena hal ini dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas mereka sesuai UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
Karena sowan atau yang biasa diistilahkan sebagai silaturahmi bagi mereka yang baru bertugas sebagai Kapolda atau Kapolres di sebuah wilayah memang sebagai hal yang lazim dilakukan selama ini, karena sowan atau silatutahim yang dilakukan adalah dalam rangka tujuan melaksanakan perintah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri ”.
Maka oleh sebab itu salah satu cara agar berhasil melaksanakan fungsi dan tugas Polri sesuai yang diamanahkan oleh sistem perundang – undangan tersebut, maka Jokowi justru sebaiknya menyarankan agar Kapolda dan Kapolres melakukan sowan atau silaturahim kepada Para Tokoh Masyarakat atau alim ulama. Karena selain para pejabat Polri tersebut dibebani tanggung jawab yang amat berat agar daerah wilayah tugas dan binaan mereka tetap kondusif atau aman, nyaman dan tenteram.
Selebihnya Jokowi juga perlu menggaris bawahi subtantif daripada cita – cita sistem Pertahanan negara Indonesia yang ” bersifat semesta ” yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen Militer dan Nirmiliter dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia.
Sistem Pertahanan Semesta ini bentuk paduan atau memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ( TNI, Polri dan Rakyat ) yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
Sehingga yang sebenar- benarnya Presiden mestinya berterima kasih kepada para perwira nir militer ( Polri ) yang menjabat Kapolda dan atau Kapolres yang baru mendapat tugas negara, bukan mengkritik atau keberatan terlebih berkesan melarang Sang Kapolda dan atau Kapolres mendatangai tokoh masyarakat ( tokoh ulama ) walau apapun ormas Sang Tokoh tersebut.
Namun kebijakan Sowan ini sinerji atau memang sebuah langkah persuasif yang dibutuhkan dalam praktek realitas dilapangan atau selain sebagai kebutuhan mendatangi atau sowan atau silaturahim adalah akhlakul karimah atau perintah bagi para muslim selain sebagai pengaplikasian atau wujud pelestarian adab dan budaya leluhur bangsa ini yang dikenal sangat halus dan sopan serta elok dimanapun daerah diwilayah NKRI. (Ade)
