KNews.id – Masyarakat pada pekan lalu dihebohkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Yang membeberkan, bahwa ia diminta mengurus persoalan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) milik suku adat Timika, Papua oleh Haris Azhar.
Merespon pernyataan Luhut, Haris Azhar pun turut menjawab di persidangan persoalan kasus dalam Podcats
“Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di PN Jaktim, Kamis (8/6/2023).
Haris Azhar bilang bahwa ia keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Luhut. Namun, ia tidak membantah bahwa dirinya pernah menghubungi Menko Luhut untuk mengurus saham milik suku adat di Timika itu.
Permintaan itu bukan lain karena Haris adalah kuasa hukum dari masyarakat adat tersebut. “Soal saya minta saham, saya sebetulnya keberatan, bahkan sejak ini dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya, saya nggak kenal siapa. Tapi intinya, waktu saya hubungi Pak Luhut Binsar Pandjaitan jam 05.00 WIB pagi, saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat,” terang Haris Azhar dalam persidangan di PN Jakarta Timur, dikutip Jumat (9/6/2023).
Haris menceritakan, kenapa dirinya harus menghubungi Luhut karena, Luhut merupakan Menko Marves yang setidaknya mengetahui dan bertanggung jawab terkait proses divestasi saham Freeport untuk Indonesia.
“Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham. Saya juga ngerti hukum, dan saya memastikan itu. Makanya setelah upaya di level Bupati Mimika nggak berhasil, maka saya bilang ke klien saya ‘mari kita datang ke Pak Menko Marves’. Mereka bilang, ‘Pak Haris kenalkah?’ Saya coba informal,” ungkap Haris.
Oleh Sebab itu, Haris menekankan kepada JPU, untuk tidak mengaitkan hal-hal itu dalam persidangan yang seolah untuk membongkar motif.
“Dan betul saya diterima baik Pak Lambog, ditemani Pak Jodi. Jadi kapasitasnya itu bukan saya minta saham, itu kan sahamnya BUMN, jadi kalau JPU mencoba mengaitkan hal tersebut untuk seolah membongkar motif, mohon maaf, Anda belum beruntung untuk dalilkan saya punya motif seperti itu,” tandas Haris
Sebelumnya, dalam persidangan Menko Luhut secara terang-terangan menyatakan bahwa pada tahun 2021 tepatnya bulan Maret, ia masih sering melakukan komunikasi dengan Hariz Azhar melalui WhatsApp, bahkan sesekali Haris Azhar kerap bertandang ke rumahnya.
“Yang mulia saya itu sebenarnya sampai hari ini juga belum mengerti Kenapa saudara Haris seperti itu karena kami ber WhatsApp saya bisa tunjukkan pada yang mulia beberapa waktu kami ber WhatsApp ria. Dia minta saya untuk membantu misalnya mengurus saham dari apa, suku apa, di mana, di Timika, yang mereka bilang beres, itu semua baik-baik saja sampai pada Maret urusan saham begitu,” kata Luhut dalam persidangan, dikutip Jumat (9/6/2023).
Atas pengakuannya itu, Luhut pun lantas menunjukkan hasil percakapannya dengan Haris Azhar kepada Hakim Persidangan.
Berkenaan dengan permintaan pengurusan saham tersebut, Luhut juga meminta stafnya untuk mengecek bahkan sampai mengontak CEO Freeport. “Saya juga telepon Freeport, Freeport jawab CEO-nya ini kan suku mana dulu, karena kita perlu klarifikasi karena banyak sekali suku yang mengklaim misalnya mengenai kepemilikan saham,” tandas Luhut.
Sayangnya Luhut tidak tahu detil, berapa saham yang diminta Haris Azhar untuk diurus kepadanya. “Tapi kalau saya nggak keliru saham berapa persen,” jawab Luhut.
Luhut mengaku bahwa ia sempat membantu Haris Azhar dengan mempertemukannya dengan anak buahnya dan legal advisornya yang memahami perihal tersebut. Sebab, dia hanya akan membantu sesuai koridor hukum.
Adapun pertemuan antara legal advisornya dengan Haris Azhar pun berlanjut sampai bulan Mei 2021. Namun tiba-tiba, kata Luhut, pada bulan Agustus muncullah podcast mengenai ‘Lord Luhut’ itu. “Kemudian timbullah Agustus tadi apa namanya podcast tadi,” ungkap Luhut. (RZ/CNBC)
