Erick Thohir Baru Tahu Masalah PLN?

Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST

KNews.id- Dalam kunjungannya beberapa hari yang lalu (Petrominer 9 April 2022) Erick mengingatkan kepada SP PLN dan seluruh karyawan PLN bahwa betapa strategisnya fungsi PLN. Karena kedepan menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi, semua memerlukan listrik , baik kegiatan dalam rumah seperti internet, maupun dipinggir jalan seperti  mobil listrik, semuanya memerlukan listrik. Untuk itu seluruh karyawan harus tetap semangat , siap dengan disrupsi dan perubahan, harus membangun ekosystem sendiri.

Dari arahan Menteri BUMN  diatas terkesan bahwa dia baru tahu kalau listrik PLN itu strategis. Makanya pasal 33 ayat (2) UUD 1945 itu mengamanahkan agar cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajad hidup orang banyak harus dikuasai Negara, bukan dikuasai, dimiliki dan di operasikan oleh Aseng/Asing serta Taipan 9 Naga.

Atau kalau mengikuti bahasa MK, kelistrikan tidak boleh dioperasikan secara “Unbundling” (dipecah pecah dengan pihak lain diluar PLN !). Atau kalau mau melibatkan swasta, maka hanya diperbolehkan berlangsung secara mekanisme “Single Buyer” (PLN sebagai pembeli tunggal stroom yang berasal dari pembangkit2 itu, dan PLN yang menjual ke masyarakat melalui ritail PLN )  dan kepemilikan saham swasta disetiap pembangkit IPP  tidak boleh lebih dari 49% (atau dengan kata lain saham mayoritas atau 50 + 1 persen tetap harus dimiliki PLN).

Seperti dicontohkan oleh Malaysia. Disana System kelistrikannya masih  “Single Buyer”. Sedang di Indonesia sudah “Multy Buyer and Multy Seller”(MBMS) System tetapi di tutup dengan subsidi dan masih mempertahankan P2B masih dibawah PLN. Sementara subsidi listrik sebenarnya masih ratusan triliun dan berasal dari hutang luar negeri , dan hanya dinikmati oleh kelompok “Peng Peng” dan konspirator nya (Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga).

Semula PLN juga masih menerapkan  “Single Buyer” System, tetapi sejak Dahlan Iskan menjadi DIRUT PLN dan Menteri BUMN akhirnya berubah menjadi MBMS karena Ritail PLN dijual ke Taipan 9 Naga dalam bentuk curah/bulk/”Whole sale market” ke Tommy Winata ( SCBD Sudirman Jakarta), James Riady (Meikarta), Central Park dll. Sedang yang “recehan” dalam bentuk Token dan kWh konvensional di laksanakan dng pabrik Token dan perusahaan ritail kroni “Peng Peng”, yang semuanya seolah olah masih dilaksanakan oleh PLN Distribusi, padahal posisinya hanya sebagai EO (Event Organizer) saja.

Gambaran strategisnya kelistrikan yang dikelola PLN itu semua ditegaskan oleh putusan MK baik yang 2004 maupun 2016. Masak Menteri BUMN baru tahu sekarang?. Faktanya Malaysia yang tetangga terdekat juga bisa seperti maunya MK tersebut ! Tidak usah berdalih macam2 untuk mencari “excuse” dan melanggar Konstitusi!.

Faktanya saat ini tarip listrik di Malaysia rata2 hanya AS$ 5,33 cent per kwh , sedang di Indonesia AS$ 10,1 cent per kWh (Global Petrol Prices 22 Pebruari 2022). Intinya kelistrikan itu sudah lama menjadi komoditas strategis (“Public good”), tetapi kalau di Indonesia dijadikan bancakan oleh Oligarkhi “Peng Peng” seperti Luhut BP,JK, Dahlan Iskan, Erick Tohir dengan berkonspirasi dengan Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga !

Kesimpulan:

Statement Menteri BUMN saat kunjungan di PLN kemarin itu hanya “Kamuflase” untuk menutupi kejadian yang sebenarnya! (AHM)