BPK Khawatir Pemerintah tak Bisa Bayar Utang

KNews.id- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020, dan menyatakan ada beberapa hal yang diwaspadai salah satunya penambahan utang pemerintah.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.

“Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang,” jelas Agung Firman dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6).

BPK juga mengungkapkan bahwa utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% – 35%.

Namun, apakah level utang Indonesia sudah membahayakan dan menurunkan kemampuan bayar?. Sebelum menjawab hal ini, sebenarnya perlu dipahami tujuan Indonesia menambah utang dalam 2 tahun terakhir, yakni membiayai ‘perang’ melawan Covid-19 serta memulihkan ekonomi Indonesia.

Sebagian dana APBN diperuntukkan untuk stimulus fiskal yang diberi nama anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun lalu, realisasi penyerapan anggaran PEN adalah Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari target. Tahun ini, pagu anggaran PEN adalah Rp 699,43 triliun.

Anggaran ratusan triliun rupiah itu tentu perlu sumber pendanaan. Pajak belum bisa diandalkan, karena ekonomi masih belum pulih benar. Pajak adalah cerminan dari aktivitas ekonomi. Saat ekonomi masih lesu, setoran pajak juga akan begitu.

Ketika dunia usaha dan rumah tangga ‘tiarap’, saatnya negara memegang kendali. Negara harus hadir untuk menolong rakyat yang sudah ‘tenggelam’ sebatas leher. Selain itu, perlu dipahami bahwa hampir tidak ada negara di dunia yang menambah utang dalam setahun terakhir. Alasannya mirip-mirip dengan Indonesia, yakni jor-joran memberikan stimulus ekonomi dan pemulihan kesehatan di saat pendapatan pajak anjlok

Berikutnya, bila dikomparasikan dengan negara ASEAN-5, rasio utang terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah, yakni hanya 41,18% di April 2021. bandingkan dengan dengan Singapura di 154%, Malaysia 64,62%, Filipina 60,4% dan Thailand 47,28%.

Apalagi bila dibandingkan dengan sejumlah negara maju yang mencapai rasio utang terhadap PDB di atas 100%, Indonesia cenderung konservatif dalam soal utang. Apalagi batas rasio utang berdasarkan UU Keuangan Negara telah ditetapkan 60%.

Pun, sebagian besar utang pemerintah sebagian besar dalam mata uang rupiah. Ini membuat risiko kurs menjadi minimal. Meski rupiah melemah, nominal utang pemerintah tetap terjaga.

Konfirmasi mengenai terjaganya kondisi utang Indonesia juga diberikan oleh Standard and Poor’s (S&P) lembaga pemeringkat global yang berbasis di AS. S&P mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada investment grade BBB dengan outlook negatif pada 22 April 2021.

Selain itu, Lembaga pemeringkat global asal Jepang, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) juga mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+/outlook stabil (Investment Grade) pada 22 April 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan afirmasi rating Indonesia tersebut menunjukkan keyakinan stakeholder internasional atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara BI dan Pemerintah.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional,” kata Perry, dalam pernyataan resminya, dikutip Jumat (23/4). (Ade/cnbc)