KNews.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi ancaman terhadap gedung pusat komando peringatan dini tsunami, yang dikhawatirkan bisa ‘tersedot’ ke dalam tanah akibat guncangan gempa megathrust.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR, BMKG mengungkap bahwa gedung operasional peringatan dini tsunami di Jakarta, yang dulunya bekas Bandara Kemayoran, terancam amblas karena berdiri di atas tanah lunak.
Direktur BMKG, Dwikorita, menjelaskan bahwa gedung tersebut tidak dirancang untuk peringatan dini dan tanah di bawahnya teridentifikasi sebagai rawa. Potensi guncangan gempa besar seperti yang terjadi di Palu dapat menyebabkan gedung ‘tersedot’ ke dalam tanah, membuat peralatan peringatan dini di dalamnya menjadi tidak berfungsi.
Untuk mengatasi masalah ini, BMKG merencanakan pembangunan dua gedung baru di Jakarta dan Denpasar dengan anggaran sekitar Rp235 miliar dari dana US$85 juta dari World Bank.
“Untuk membangun gedungnya itu dua, satu di Jakarta satu di Denpasar Bali,” ujar Dwikorita dikutip dari TikTok Merdekacom.
Gedung baru di Jakarta akan menerapkan teknologi pencegah gedung amblas seperti base isolator. Dwikorita juga menjelaskan perlunya sistem cadangan atau backup untuk sistem peringatan dini.
“Seandainya jakarta lumpuh (hilang sistem komunikasi), kami memprediksi kalau ada megathrust semoga itu tidak terjadi, kota Jakarta akan lumpuh,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan meskipun gedungnya berdiri utuh tetapi sistem komunikasi roboh, BMKG tidak dapat memberikan peringatan dini.
“Command Center meskipun si gedungnya masih berdiri, Kami tidak bisa mengeluarkan peringatan hingga dalam kondisi lumpuh nantinya bisa diambil oleh Denpasar, Ada sistem continuity” tambahnya.
Terutama mengingat Jakarta berpotensi terkena megathrust dengan gempa hingga Magnitudo 8,7. BMKG berharap dengan adanya gedung baru, sistem peringatan dini dapat tetap berjalan meskipun terjadi gempa besar dan lumpuhnya Jakarta.
Meskipun ada opsi lokasi lain yang lebih stabil, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), BMKG menyatakan bahwa biaya pindah kantor pusat akan lebih mahal.
Oleh karena itu, pembangunan gedung baru di Jakarta dan Denpasar menjadi solusi yang lebih memungkinkan dan mendesak untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa dan tsunami. (Zs/AB)
