KNews.id – Seperti diketahui ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Kampung Susun Akuarium sempat digusur pada 11 April 2016. Hal ini dilakukan sebab Ahok ingin membangun sheet pile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan.
Selain itu Ahok juga ingin membangun tanggul untuk mencegah air laut masuk. Selanjutnya saat estafet kepemimpinan dipegang oleh Anies Baswedan, Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat untuk membangun tempat penampungan sementara atau shelter untuk warga yang terdampak penggusuran tersebut.
Usai membangun shelter, Anies juga berjanji untuk segera membangun kembali permukiman warga. Adapun pembangunan tiga blok selter dilakukan pada Januari 2018 dan selesai dibangun pada April 2018.
Selter dengan luas 3,5x 6,5 meter persegi tersebut dibangun menggunakan bahan dasar tripleks pada bagian dinding. Selanjutnya untuk tiang dan atap rumah menggunakan baja ringan.
Sedangkan untuk langit-langit rumah dilapisi dengan bahan penyerap panas. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga membangun 16 pintu toilet untuk satu blok, 8 toilet untuk laki-laki, dan 8 toilet untuk perempuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengungkap, anggaran pembangunan kampung tersebut bersumber dari anggaran pengembang.
Anggaran untuk membangun Kampung Susun Akuarium itu sebesar Rp 62 miliar yang diperuntukan membangun 240 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Angga Putra Fidrian mengungkap perusahaan yang diberi tugas untuk membangun Kampung Susun Akuarium bernama PT Almaron Perkasa.
Kemudian konsep hunian Kampung Akuarium dibangun di atas lahan kurang lebih 10.300 meter, dengan total 241 hunian yang terdiri dari 5 blok. Akhirnya pada tahun 2021 Anies resmikan Kampung Susun Akuarium di bekas lokasi gusuran era kepemimpinan Ahok.
Namun pembangunan Kampung Susun Akuarium itu menuai banyak kontra dari berbagai kalangan. Justin Adrian selaku Anggota DPRD DKI jAkarta menyebutkan pengelolaan yang dilakukan oleh Anies hanya untuk mencari simpati masyarakat bukan untuk pengembangan daerah secara maksimal.
Sedangkan menurut Gembong Wahono selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.
Menurutnya tindakan Anies tersebut hanya untuk pencitraan memenuhi janji kampanyenya.
