KNews.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diselamatkan dari upaya pelemahan dengan mengganti rezim ini secara total.
“Makin lama baca soal Firli ini sudah sampai pada keyakinan bahwa kudu ganti rejim total kalau mau menyelematkan KPK,” kata ativis perkotaan Elisa Sutanudjaja di akun Twitter-nya @elisa_jkt, Selasa (23/6).
Elisa mengatakan seperti itu menanggapi berita dari tirto berjudul “Muslihat Firli Bahuri Menyandera KPK”. Elisa menganggap KPK sekarang ini sudah tidak ada aktivitas sejak dipimpin Firli Bahuri.
“Yg sekarang, ya dianggap lagi vakum aja … Gak mungkin banget kalau cuma berhenti di Firli,” paparnya.
Dikutip dari tirto, Ketua KPK Firli Bahuri diduga menyandera pimpinan lainnya dengan kasus yang siap dibongkar sewaktu-waktu. Beberapa pimpinan KPK lainnya, hidup dalam tekanan karena gerak-geriknya diawasi pengintai. Ini membuat para pimpinan KPK itu tak berani memperjuangkan pendapat yang berbeda dengan Firli.
Keputusan dan pendapat Firli menjadi perintah tunggal yang menjadikan kolektif kolegial di KPK sekadar mitos. Salah satunya, kasus penggerebekan Deputi Penindakan KPK Karyoto, 21 Januari yang lalu.
Empat orang menumpangi mobil Toyota Rush Putih Nopol B-1581-RFH, masuk ke kompleks perumahan Patra Land Residence Kuningan, Jakarta Selatan. Tiga penumpang turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah di Jalan Taman Patra III 8A. Mereka memergoki Karyoto yang diduga tengah bertemu seorang pengusaha yang punya jejaring di BUMN dan seorang karyawan PT Telkom Indonesia.
Pertemuan itu jadi kacau balau. Seorang di antara tamu tidak diundang itu, mengaku bernama Roberto Lumban Siantar, wartawan media daring Siasat Kota beralamat di kompleks Billy dan Moon Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Kantornya menyatu dengan kantor Law Firm Jhonson Purba and Partners. Jhonson, diketahui sebagai pemimpin redaksi Siasat Kota. Rumah yang didatangi Roberto dan kawan-kawannya itu, disewa oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan PT Telkom sejak akhir 2020. Dalam beberapa kali pertemuan di rumah itu, Karyoto diduga memberikan “konsultasi hukum”.
Dalam praktik konsultasinya, diduga melibatkan pengusaha yang punya jejaring di BUMN dan Kejaksaan Agung.
“Deputi Penindakan KPK terlihat sering menghadiri pertemuan di rumah tersebut yang biasanya dilakukan pada sore sampai malam hari,” kesaksian sumber yang berbincang dengan tim IndonesiaLeaks, akhir pekan lalu. (AHM/SN)
 harus diselamatkan dari upaya pelemahan dengan mengganti rezim ini secara total.){kind=link}