“Saya dengar informasi orang dalam, program itu digarap oleh salah satu grup konglomerasi, lokasinya di Merauke, dan eksekutif grup itu—-kabarnya—-kawan sekolah sang raja. Poin kegagalan—-sama seperti hasil liputan Kompas—-karena abai masalah irigasi dan kondisi keasaman tanah,” paparnya.
IKN juga compang-camping. Indikatornya simpel: baru disahkan, UU-nya langsung mau direvisi. Akhirnya revisi UU IKN masuk Prolegnas 2023. Bahkan ada informasi ke saya yang bilang saking ngototnya bahkan proyek sudah ditenderkan sebelum ada AMDAL.
“Saya sudah wanti-wanti dulu bahwa dalam hal IKN, kita potensial digocek Softbank. Terbukti, dia kabur, kan? Tapi ngototnya raja lagi-lagi bikin repot negara. Proyek harus jalan, pakai duit APBN, investor harus senang. Diusulkan perubahan skema dan jangka waktu penguasaan tanah buat investor supaya mereka mau kasih duit. Kita lihat saja nasib anak-cucu kita nanti menanggubng kekacauan hukum agraria dan konflik sosial di masa depan,” paparnya. (AHM/SN)