KNews.id- Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej enggan merespons aksi demo mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang digelar pada hari ini, Selasa (28/6).
Saat ditemui di Gedung DPR, sosok yang akrab disapa Eddy itu berlalu dan tidak menjawab secara serius pertanyaan wartawan ihwal desakan mahasiswa agar draf RKUHP segera dibuka ke publik.
“Emangnya ini pintu,” ujar Eddy kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Sebagai informasi, hari ini Aliansi Nasional Reformasi RKUHP) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) akan melakukan demonstrasi di depan kompleks parlemen.
“Kami mengajak kawan-kawan untuk menguningkan jalanan Senayan pada hari, tanggal Selasa, 28 Juni 2022, pukul 11.00 WIB sampai dengan menang,” tulis akun twitter BEM UI @BEMUI_Official, Senin (27/6).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah dan DPR bersikap terbuka terhadap proses penyusunan RKUHP. Hal itu lantaran, sampai saat ini draf itu belum bisa diakses publik.
BEM UI menilai sikap pemerintah abai terhadap 24 isu krusial yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil dalam RKUHP. Sejauh ini, pemerintah hanya membahas 14 isu di antaranya.
Saat ini naskah RKUHP yang terakhir beredar adalah draf tahun 2019. Lewat draf itu ditemukan sejumlah pasal yang akan berdampak mengekang kebebasan sipil. BEM UI menyebut sejumlah pasal dalam RKUHP bisa berdampak ke kaum minoritas. Salah satunya pasal yang mengatur berhubungan seksual sebelum menikah dan kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. (AHM/cnn)
