KNews.id – Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani mendorong industri asuransi untuk dapat menerapkan tata kelola, Risiko, dan Kepatuhan atau governance, risk, and compliance (GRC) terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Ini dilakukan guna memastikan tata kelola dan meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih baik,” ujarnya dalam kegiatan Taspen GRC Insight Forum.
Lebih lanjut, kata dia, perusahaan pelat merah memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan diharapkan mengambil peran signifikan dalam penerapan GRC. Hal ini sejalan dengan fungsi BUMN sebagai value creator dan agent of development.
Dengan begitu, pencapaian kinerja BUMN dapat lebih optimal dan tercipta bisnis yang berkelanjutan. “Selain itu, BUMN juga harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial, perkembangan, dan perubahan regulasi, manajemen risiko, inovasi teknologi, maupun batasan-batasan hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih mengungkapkan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus aktif meningkatkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko di lingkungan perusahaan. Komitmen ini berlaku untuk seluruh anak perusahaan Taspen guna meningkatkan kepercayaan para peserta dan para pemangku kepentingan.
“Selama ini, Taspen telah bergerak cepat dalam menerapkan inovasi digitalisasi dalam proses bisnis untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam lingkup bisnis yang dijalankan. Harapannya, Taspen GRC Insight Forum ini mampu menunjukkan bahwa risk culture dan compliance culture selalu menjadi sesuatu yang hidup dan tumbuh di segala lini di perusahaan setiap harinya,” ucapnya.
Pada kegiatan ini, turut dilaksanakan peresmian Aplikasi Enterprise Risk Management (ERM)Terintegrasi TASPEN Group dan peresmian atas diperolehnya sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
Kegiatan Taspen GRC Insight Forum ini merupakan wujud Taspem dalam penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) guna membuat perusahaan lebih efektif dalam mengambil keputusan di tengah kondisi fluktuatif ekonomi, sosial maupun politik Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan dapat membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta memiliki tata kelola dan pengelolaan risiko lebih terukur. (Zs/IN)
