KNews.id- Dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah negara di China, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, otoritas China dan Rusia mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara ASEAN.
Forum internasional ini membahas perihal krisis politik di Myanmar. Inisiatif pelaksanaan KTT sendiri menjadi alternatif negara-negara ASEAN untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi Myanmar.
“RRT (Republik Rakyat Tiongkok) memberikan dukungan terhadap upaya dan tawaran ASEAN untuk membantu Myanmar termasuk memberikan dukungan terhadap inisiatif Presiden Jokowi untuk diadakannya KTT ASEAN,” ujar Retno dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/4).
Dukungan Rusia sendiri setelah Retno melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Sergey Lavrov, perihal masalah politik Myanmar akibat persoalan kudeta militer yang terjadi.
Pemerintah Indonesia mencatat, negara-negara yang tengah dikonsolidasikan memiliki visi atau tujuan yang sama terhadap situasi Myanmar. Dimana, keinginan besarnya adalah mengakhiri penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam dinamika politik lokal negara tersebut. Retno menegaskan, pentingnya segera dilakukan dialog diantara mereka.
“Kami memiliki kekhawatiran yang sama mencermati perkembangan situasi dan tidak ingin melihat rakyat Myanmar semakin menderita. Please check against delivery Kami juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya segera diakhiri penggunaan kekuatan dan kekerasan, serta pentingnya segera dilakukan dialog diantara mereka,” kata dia.
Sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) mengeluarkan resolusi mendesak para pemimpin militer Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi serta pemimpin pemerintahan sipil lainnya yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari 2021.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, resolusi itu merupakan langkah sangat penting untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional berbicara dengan keras untuk membalikkan kondisi di Myanmar.
Dan untuk menghormati sepenuhnya keinginan demokrasi rakyat Myanmar serta penghormatan penuh terhadap hak asasi mereka. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, penggunaan amunisi aktif, semuanya tidak bisa diterima,” kata Dujarric, dikutip dari Associated Press.
Dewan HAM PBB tidak punya otoritas untuk menjatuhkan sanksi namun keputusan mereka bisa menjadi sorotan mengenai pelanggaran HAM di suatu wilayah. (Ade/idx)
