Ancaman Cak Imin
Rupanya, isu penjodohan Prabowo-Ganjar menyulut reaksi dari PKB.
Muhaimin menyatakan, jika duet Prabowo-Ganjar terealisasi, PKB akan membentuk poros baru. “Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet),” kata Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Meski begitu, Muhaimin tak membeberkan komposisi yang dimaksud saat ditanya. Wakil Ketua DPR itu juga irit bicara ketika ditanya soal apakah ia legowo bila tak berpasangan dengan Prabowo. Termasuk juga saat ditanya mengenai peluang PKB keluar dari koalisi yang sudah dibangun.
Gerindra santai Beda dengan PKB, respons Gerindra menanggapi isu ini justru terlihat santai. Dua petinggi Gerindra yakni, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono telah menjawab seputar isu ini.
Muzani memilih menyinggung soal waktu ketika ditanya isu penjodohan Prabowo-Ganjar. Dia menilai bahwa waktu yang akan menentukan terkait siapa sosok pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres.
“Ya waktu tentu saja berjalan, nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Tak menjawab lebih lanjut terkait isu tersebut, Muzani lantas menjelaskan soal koalisi Gerindra-PKB. Menurut Muzani, dua partai ini sudah mengikrarkan diri dalam perjanjian kerja sama politik pada 13 Agustus 2022. Salah satu keputusan ikrar koalisi adalah Prabowo capres Gerindra dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah capres PKB.
“Kedua partai ini mengikatkan diri satu sama lain dalam kerja sama politik di pilpres 2024 untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Budisatrio menghormati pandangan Cak Imin yang ingin membentuk komposisi baru.
Menurut dia, pandangan itu menunjukkan bahwa setiap partai politik memiliki kewenangan masing-masing terkait pencapresan. Akan tetapi, Gerindra disebut tetap berkomitmen pada perjanjian koalisi dengan PKB. “Kami sebagai kader, kami depankan komitmen terhadap penegakan perjanjian itu dan sesuai dengan apa yang tertuai dalam perjanjian tersebut, masalah calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh ketua umum partai Gerindra dan ketua umum PKB secara bersama-sama,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
