KNews.id- Sebanyak 23 desa di Kabupaten Bandung memanfaatkan aplikasi simpeldesa dari Smart Village Nusantara (SVN) Telkom. Implementasi tersebut menjadi komersialisasi pertama skala besar di Jawa Barat. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, pada zaman 4.0 ini, hanya digitalisasi pemerintah daerah yang bisa menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good government).
“Pemerintah bisa maju dan makin baik melayani masyarakat kalau informasi dan interaksi makin dipermudah. Ada koneksi informasi dengan praktis, dan itu bisa dihadirkan melalui simpeldesa. Saya minta ini jangan berhenti di seremoni hari ini tapi harus terus dikawal,” katanya.
Menurut dia, tahap awal implementasi 23 desa akan terus dipantau sehingga kelak ke depannya, total 270 desa dan 10 kelurahan di kabupaten tersebut bisa mengadopsinya. Terlebih, kebutuhan data digital terintegrasi adalah kebutuhan mendesak.
“Mohon maaf, jangan sampai data jumlah penduduk dinas kami dengan BPS, itu bisa beda karena input data manual. Melalui simpeldesa, pembaruan data bisa cepat dilakukan, termasuk yang kami butuhkan dalam waktu dekat yakni data untuk santunan ustadz dan ustadzah tiap kelurahan,” katanya.
Dadang mengatakan, digitalisasi desa juga jadi harapan utama mengungkit perekonomian desa melalui BUMDes. Apalagi dengan momentum pandemi yang menuntut transaksi daring, maka koneksi BUMDes ke BUMDes lain atau pasar keseluruhan lebih terbuka lebar.
Dony Savius, Tribe Leader SVN, Digital Next Business (DxB) Telkom mengatakan, implementasi di Kabupaten Bandung menjadikan ada total adopsi pasar komersial pada layanan tersebut di Indonesia berjumlah 205 desa sejak pertama dirilis tahun lalu.
Di Jawa Barat, Kabupaten Bandung yang pertama skala luas. Penjajakan saat ini sedang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat dan Pemkot Cimahi. Ada juga dari 16 desa di Tasikmalaya, tapi yang adopsi dari desanya langsung. Kami proyeksikan seluruh desa di Kabupaten Bandung bisa adopsi simpeldesa sesuai arahan Pak Bupati,” katanya.
Menurut dia, skema komersial di awal pastinya memakan biaya karena selain membangun aplikasi sistem, juga harus menyiapkan bea pelatihan dan pendampingan ke aparat desa. Akan tetapi, di tahun berikutnya, tarif otomatis turun drastis karena hanya untuk bea pengelolaan (managed service) saja.
Dony optimistis, akan makin banyak pemerintah desa yang menggunakan layanan tersebut. Sebab, saat ini pun kian banyak yang membutuhkan akan tetapi terkendala pengalihan anggaran (refocusing) guna menghadapi pandemi.
General Manager Witel Bandung Barat Telkom Tedi Rukmantara menjelaskan, selain simpeldesa, pihaknya sebelumnya sudah bekerjasama dalam penyediaan SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkab Bandung.
“Kami akan kawal desa yang gunakan simpeldesa agar makin optimal layanan warga. Kami siap dari sisi aplikasi maupun infrastruktur, baik menggunakan kabel optik, satelit, hingga layanan wireless. Insya Allah tidak ada desa di Kabupaten Bandung yang blankspot,” sambungnya.
Telkom, sambung dia, juga sudah melakukan tanggungjawab sosial perusahaanya di kabupaten tersebut berupa penyediaan internet gratis selama satu tahun kecepatan 100 Mbps pada 10 desa. Antara lain di Desa Cimaung, Warnasari, Cibodas, Sukamaju, dan Tarumanegara. (Ade/dtk)
 Telkom. Implementasi){kind=link}