KNews.id- Keengganan aparat kepolisian dalam melayani keinginan para pendengung media sosial atau buzzer pro pemerintah untuk menangkap oposan dan kritikus belakangan ini, menunjukan bahwa Korps Bhayangkara telah berbenah dalam meningkatkan profesionalitas.
Sebagaimana diketahui, buzzer pendukung pemerintah meminta aparat kepolisian untuk menangkap dan menahan aktor intelektual aksi bertemakan “Jokowi End Game” pada Sabtu (24/7). Namun, permintaan para buzzer tak direalisasikan aparat, lantaran isu mengenai demonstrasi tersebut ternyata nihil.
“Fenomena tidak responnya aparat terhadap keinginan buzzer menjebloskan kelompok oposisi menunjukan bahwa aparat semakin rasional, obyektif dan profesional,” ujar Analis Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Rabu (4/8).
Ubedilah melihat bahwa kesadaran aparat kepolisian mulai terbangun tatkala partai politik utama pendukung pemerintah sudah angkat suara dalam mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sudah tak berpihak pada rakyat.
Terlebih lagi, sambung Ubedilah, aparat kepolisian lah yang menyaksikan secara langsung di lapangan kondisi masyarakat yang sesungguhnya ketika mengawasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Mungkin juga karena mulai menangkap sinyal dari sikap kritisnya politisi PDIP terhadap rezim ngaco ini,” tukas Ubedilah.
Senada dengan Ubedilah, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, berpendapat, aparat kepolisian menyadari bahwa Korps Bhayangkara terlahir dari rakyat, bukan penguasa. Apalagi, lanjut Adhie Massardi, para personil kepolisian memiliki keluarga yang kebanyakan merasakan kesusahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Polisi juga manusia, punya anak, punya istri, punya tetangga, punya orangtua. Pemerintahan bisa berganti, ini NKRI sudah demokrasi. Lah Parpol koalisi aja sudah ambil jarak,” tutur Adhie Massardi.
“Polri tampaknya sudah merasakan pahitnya dibenturkan dengan masyarakat, tempat mereka mengabdi saat jadi polisi,” sambung Adhie Massardi.
Adhie Massardi-pun mengidentifikasi ada tiga permintaan buzzer pendukung pemerintah yang tak dituruti aparat kepolisian, sehingga hal itu membawa image positif terhadap polisi.
“Hoax dr. Lois kematian korban Covid-19 gegara keracunan obat dihentikan Polri. Hoax Jokowi End Game utk nangkapi oposisi tak digubris Polri. Hoax dana Rp 2 T utk adudomba SARA digagalkan Polri,” tulis Adhie Massardi dalam akun twitternya. (Ade/bcra)
