KNews.id- Latihan bersama oleh angkatan laut India dan Jepang di Samudera Hindia pada akhir pekan lalu tampaknya menjadi ancaman untuk China. Sebab, New Delhi dan Tokyo sama-sama memiliki masalah dengan Beijing.
Sebelumnya, India dan China memiliki perselisihan soal klaim wilayah di perbatasan Himalaya yang disengketakan. India menyebut kawasan Ladakh, sementara China menyebutnya Aksai Chin yang jadi wilayah Xinjiang.
Klaim ini berujung bentrok di Lembah Galwan, Ladakh, India pada Senin (15/6) lalu dan menewaskan masing-masing prajurit. India mengonfirmasi 20 tentara tewas. Meski tidak mengumumkan angka resmi, China juga mengakui adanya korban.
New Delhi dan Beijing saling menyalahkan atas kematian di perbatasan Himalaya. Duta Besar China untuk India Sun Weidong mengatakan pasukan India bertanggung jawab atas bentrokan itu karena mereka telah “melewati Garis Kontrol Aktual” yang bertindak sebagai perbatasan de facto.
Sebagai tanggapan, Duta Besar India untuk China Vikram Misri memperingatkan “riak dan dampak” dalam hubungan diplomatik karena China “berusaha mengubah status quo di darat dengan paksa”, sebagaimana dikutip dari BBC Internasional.
Sementara dengan Jepang, China tidak terima Majelis Kota Ishigaki di prefektur Okinawa mengesahkan UU yang mengubah administrasi status Kepulauan Senkaku, yang diklaim dan disebut China sebagai Kepulauan Diaoyu.
Pada Senin (22/6) lalu, Jepang mengubah nama wilayah administrasi yang di dalamnya terdapat pulau sengketa, menjadi Tonoshiro Senkaku. Sebelumnya nama area itu hanya Tonoshiro.
Kementerian Luar Negeri Cina menyebut langkah Jepang sebagai “provokasi serius terhadap kedaulatan wilayah China”, sementara Menteri Pertahanan Jepang Taro Kano menanggapi bahwa Tokyo akan memantau “niat, bukan hanya kemampuan” oleh Beijing.
Tak hanya India dan Jepang yang bermasalah dengan China. Beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Vietnam, dan bahkan negara anggota ASEAN juga bermasalah dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.
Bahkan karena menganggap China sebagai musuh bersama, Kementerian Pertahanan Jepang juga telah membentuk tim baru untuk memajukan hubungan maritim yang lebih baik dengan AS, India, Australia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Menyoal AS-China, hubungan keduanya berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selain soal perang dagang, kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu juga memperdebatkan berbagai hal, termasuk klaim China di Laut China Selatan, jaringan seluler 5G sampai soal pandemi Covid-19.
Juni lalu, dua kapal induk milik AS melakukan tiga latihan bersama di Laut Filipina dan Laut Cina Selatan. Dua diantaranya dilakukan oleh tiga kapal induk, USS Nimitz, USS Ronald Reagan, dan USS Theodore Roosevelt, sementara yang ketiga dilakukan bersama dengan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang.
Ketegangan juga meningkat tinggi antara China dan Vietnam setelah dua kapal Beijing menabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Sabtu (27/6) bahkan menentang klaim China atas seluruh wilayah Laut China Selatan dengan alasan historis.
ASEAN memaparkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Vietnam mewakili 10 negara anggota bahwa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 harus menjadi dasar dari hak kedaulatan di wilayah jalur air yang disengketakan.
Sedangkan hubungan antara Australia dengan China menegang pasca Negeri Kanguru meminta dilakukan penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona (COVID-19) yang telah menginfeksi lebih dari tujuh ribu orang di negaranya.
Hal itu telah membuat China marah. China menyebut Australia memainkan “tipuan kecil” dan duta besar China untuk Australia telah mengeluarkan peringatan bahwa konsumen China dapat memboikot produk-produk Australia jika Australia melakukan penyelidikan.
Sejak itu China juga telah menghentikan impor daging sapi dari empat pengolah daging terbesar di Australia dan memberlakukan tarif yang tinggi terhadap impor gandum.
Kementerian Pendidikan China memperingatkan para siswa asal Negeri Tirai Bambu untuk mempertimbangkan kembali jika ingin mengenyam pendidikan di Australia.
Tentu langkah China dipastikan bakal berpengaruh pada ekonomi Australia mengingat Negeri Tirai Bambu merupakan pasar ekspor terbesar Australia, dengan cakupan lebih dari 30% ekspor Australia.
China juga menjadi penyumbang terbesar di pendidikan internasional Australia yang menjadi penghasil devisa terbesar keempat negara tersebut. (FHD)
