KNews.id- Anggota DPR RI Komisi I, Muhammad Farhan, mengungkapkan alasan RI bungkam terkait protes yang dilayangkan China di Laut Natuna. Farhan menilai RI bungkam ke media-media untuk mencegah konflik diplomatik dengan China.
Farhan menambahkan, pemerintah menilai kebocoran berita protes China ke media bakal menciptakan insiden diplomatik di antara kedua negara. China sendiri merupakan mitra dagang terbesar RI dan sumber investasi kedua negara itu.
Sebelumnya, Farhan membeberkan informasi terkait protes China di Laut Natuna terkait pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan Indonesia. Beijing mendesak Jakarta untuk menghentikan pengeboran ini, sebab China menilai pengeboran yang dilakukan berada di wilayah mereka. Menurut Farhan, protes ini diberikan lewat surat ke Kementerian Luar Negeri RI oleh diplomat China.
“Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan, dikutip dari Reuters.
“(Surat itu) sedikit mengancam, karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut,” tambah Farhan lagi.
Ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Farhan membenarkan pernyataannya dalam Reuters.
“Saya tidak tahu pasti. Yang jelas, pemerintah menyampaikan dalam taklimat (pertemuan dengan DPR) tentang protes China serta tanggapan pemerintah Indonesia atas surat tersebut,” tutur Farhan, Rabu (1/12).
Keberadaan surat ini juga dibenarkan oleh tiga narasumber yang diwawancarai Reuters. Dua dari mereka menyampaikan insiden protes itu sering dilakukan China kala menuntut penghentian kegiatan pengeboran yang dilakukan di LCS. Potensi ketegangan antara RI dan China juga sempat terkuak kala ada laporan yang menyebut kapal riset China sempat mengelilingi kawasan Natuna pada Agustus.
Tinjauan gambar dan data dari Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menunjukkan keberadaan kapal riset China, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah blok D-Alpha, Laut Natuna, pada akhir Agustus. Kapal ini mengitari wilayah sengketa selama tujuh minggu. Pihak IOJI juga sempat meminta pemerintah RI untuk mengirim nota diplomatik terkait keberadaan kapal Haiyang Dizhi ini.
“Mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok untuk meminta klarifikasi terkait aktivitas Kapal Survei Hai Yang Di Zhi 10 dan Kapal Survei Yuan Wang 6 di ZEE Indonesia,” tulis IOJI. (AHM/cnn)
