KNews.id– Komisi III DPR RI, menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada hari ini (28/9) kepada dua orang calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri.
Dalam fit and proper test diputuskan untuk dilakukan voting suara kepada dua orang calon Komisioner KPK usulan Presiden Joko Widodo yakni Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.
Rapat terbuka yang dipimpin Bambang Wuryanto Ketua Komisi Hukum DPR berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta tersebut menunjukkan bahwa Johanis Tanak terpilih secara voting dengan total 38 suara.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan berdasarkan hasil perhitungan voting dengan sistem ‘one man one vote’ terpilih Johanis Tanak dengan jumlah suara 38 dari total 53 suara.
“Selanjutnya, telah kita saksikan bersama penghitungan suara. Oleh sebab itu, izinkanlah Pimpinan menyimpulkan berdasarkan hasil dari perolehan suara seleksi calon anggota pengganti Pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023 adalah sebagai berikut. Atas nama Johanis Tanak terpilih sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Apakah dapat disetujui?” tanya Adies yang kemudian serempak dijawab ‘setuju,’ oleh segenap Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
Sedangkan I Nyoman Wara hanya mendapatkan sebanyak 14 suara, dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Adapun dalam fit and proper test calon Wakil Ketua KPK hari ini dihadiri oleh 53 anggota Komisi XI DPR RI.
Sebagai informasi, I Nyoman Wara dan Johanis Tanak sudah pernah mengikuti seleksi calon Pimpinan KPK tahun 2019.
Sebelumnya, Komisi III menggelar uji kelayakan untuk menentukan pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK. Dua nama calon yang akan mengisi posisi Lili adalah auditor BPK I Nyoman Wara dan mantan Jaksa Johanis Tanak. Adapun uji kelayakan terhadap dua calon dilakukan secara terpisah. Nyoman terlebih dulu memaparkan visi misinya jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Selanjutnya, giliran Johanis yang memberi pemaparan di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Dalam pemaparannya, Johanis Tanak menegaskan tindakan pencegahan menjadi skala prioritas dalam memberantas korupsi. “Kenapa pencegahan? agar anggaran yang tersedia untuk pembangunan tidak disalahgunakan. Sebelum disalahgunakan, dicegah,” tandas mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi itu. Lebih lanjut, nama Johanis Tanak akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan dan kemudian dikembalikan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Prosedur penggantian Komisioner KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 33 ayat (1) UU KPK menyatakan bila terjadi kekosongan Pimpinan KPK, maka Presiden mengajukan penggantinya ke DPR (Ach/Ibn)
