KNews.id – Jakarta – Kalangan ekonom mengingatkan pemerintah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 akan semakin berat. Dipicu oleh utang jatuh tempo yang membengkak di tengah perlunya kebutuhan anggaran demi merealisasikan program Presiden Terpilih Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis senilai Rp 71 triliun.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, dengan besarnya beban itu tak heran Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya menetapkan anggaran makan bergizi gratis Prabowo senilai Rp 71 triliun pada 2025. Padahal, kebutuhan itu mulanya diungkap Tim Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2024 sekitar Rp 400 triliun.
“Akhirnya mereka bilang bertahap, karena kalau Rp 400 triliun kan pasti investor sudah mempertanyakan dong,” kata Aviliani saat ditemui di kawasan Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Kalau anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, itu kan menjadi pertanyaan mereka pastinya terhadap multiplier efek ekonomi dan itu akan berdampak juga nanti pada obligasi yang dijual pemerintah kan,” tegasnya.
Menurut Aviliani, meski pemerintah sudah memastikan anggaran Rp 71 triliun untuk program yang dulu disebut makan siang gratis bagi para siswa itu tidak akan membuat APBN 2025 bengkak defisitnya, juga harus dipastikan kepada masyarakat strategi pembayaran utang jatuh tempo yang mulai melebar pada tahun depan hingga 2029 nanti.
Mengutip data profil jatuh tempo utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang jatuh tempo pada 2024 sendiri sebesar Rp 434,29 triliun, terdiri dari yang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.
Sedangkan, pada 2025 menjadi Rp 800,33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Pada 2026 sebesar Rp 803,19 triliun, terbagi menjadi SBN Rp 703 triliun dan pinjaman Rp 100,19 triliun, serta pada 2027 menjadi Rp 802,61 triliun, terdiri dari SBN Rp 695,5 triliun dan pinjaman Rp 107,11 triliun.
Pada 2028, utang jatuh tempo menjadi hanya sebesar Rp 719,81 triliun yang terdiri dari SBN Rp 615,2 triliun dan pinjaman Rp 104,61 triliun, dan 2029 kembali turun menjadi Rp 622,3 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo dalam bentuk SBN sebesar Rp 526,1 triliun dan pinjaman sebesar Rp 96,2 triliun.
“Nah ini kan yang masih banyak menjadi pertanyaan orang. Saya rasa memang pengelolaan APBN tahun depan itu agak berat, karena kan utang jatuh temponya cukup besar,” tutur Aviliani.
Ini yang menurutnya membuat aliran modal asing masih terus keluar di Indonesia walaupun nilai tukar rupiah sudah mulai kembali menguat setelah pemerintah dan tim sinkronisasi kebijakan Prabowo-Gibran menjelaskan soal anggaran program makan bergizi gratis maupun defisit dan rasio utang APBN 2025 yang dipastikan tetap dalam batas aman.
“Karena sebenarnya kalau bisa sudah bisa menyampaikan clue-clue sebenarnya nanti itu di Agustus itu seperti apa sih. Jadi ini juga untuk supaya investor bisa masuk lagi kan, sekarang kan banyak yang keluar juga nih gara-gara itu,” tegas Aviliani.
Sebagaimana diketahui, usai pemerintah menjelaskan terkait anggaran makan bergizi gratis dan kepastian pengelolaan fiskal yang hati-hati pada 2025, rupiah ditutup menguat 0,3% di angka Rp16.390/US$ pada Senin (24/6/2024). Rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya yakni di level Rp16.470/US$.
Namun, aliran modal asing tercatat masih keluar sejak pekan lalu. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), pekan lalu tepatnya pada data transaksi 19-20 Juni 2024, investor asing tercatat jual neto Rp0,78 triliun, terdiri dari jual neto Rp1,42 triliun di pasar saham, beli neto Rp0,45 triliun di SBN dan beli neto Rp0,19 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Sepanjang tahun ini, berdasarkan data setelmen sampai dengan 20 Juni 2024, investor asing tercatat jual neto Rp42,10 triliun di pasar SBN, jual neto Rp9,35 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp117,77 triliun di SRBI.
