KNews – RG sebut alasan Ngabalin tak ditahan seperti Edy Mulyadi. Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi sejumlah kasus buntut dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hingga pernyataan sejumlah tokoh yang dianggap menghina masyarakat daerah.
Kedua nama yang dimaksud Rocky ialah Edy Mulyadi soal Kalimantan ‘tempat jin buang anak’ dan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut ‘apa-apa orang Jawa‘.
Rocky pun menyoroti perbedaan pada kedua kasus yang diduga menghina masyarakat daerah tersebut.
Dengan penuh sindiran, dia mengatakan bahwa masyarakat Jawa enggan melaporkan kasus tersebut lantaran menyangkut orang dungu.
“Enggaklah, orang Jawa enggak akan laporkan orang dungu,” kata Rocky dalam saluran YouTube miliknya, dikutip Hops.ID pada Rabu, 2 Februari 2022.
Lebih lanjut Rocky membahas soal problematika lapor-melapor yang marak terjadi belakangan ini.
Dia menilai tidak seharusnya salah ucap dijadikan masalah yang serius dan berujung dilaporkan. Terlebih mega proyek IKN baru memang jadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan.
“Kita seringkali menganggap bahwa hukum itu hanya bagaiman soal menggeser isunya. Jadi kalau Ali Mochtar Ngabalin yang ngomong, kita anggap saja tidak akan diproses. Karena dia juga enggak ada gunanya ngelaporin. Dia hanya sekedar ngomong, yang enggak keluar secara analisis,” katanya.
“Semua hal sebenarnya soal IKN baru ini telah memecah belah bangsa. Kita mesti terangkan kepada Pak Jokowi, ‘anda mau pindahkan ibu kota sementara ibu negeri enggak setuju’. Itu intinya, jadi ibu pertiwi disiksa oleh ibu kota baru,” sambung Rocky.
Rocky menjelaskan, polemik salah tafsir sebagaimana yang terjadi pada kasus Edy Mulyadi dan Ngabalin sebenarnya hanya masalah kecil dan tidak perlu ditanggapi serius.
“Kalau kita baca intensi dari Edy Mulyadi, ya dia enggak bermaksud untuk melakukan penghinaan, dia hanya mau mengatakan bahwa ibu kota baru ini dia tidak setuju. Begitu juga Ngabalin, dia sama saja dengan Edy Mulyadi hanya salah menyampaikan narasi. Kita enggak perlu laporain Edy Mulyadi, Ngabalin sebetulnya,” tutur Rocky.
Dia lantas berpendapat fenomena membuat laporan ke jalur hukum hanya karena masalah salah ucap justru menimbulkan keretakan bangsa.
Padahal seharusnya berbeda pendapat atau pandangan bisa membuat Indonesia tumbuh jadi negara yang dewasa.
“Jadi keakraban kita hendaknya menuntun kita, menjadikan negara ini tumbuh dalam harapan,” tandasnya.
Ujaran Ngabalin Soal ‘apa-apa orang Jawa’
Diketahui sebelumnya, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris.
“Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa sentris,” kata Ali Ngabalin dalam forum diskusi daring bertajuk “Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara”, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSP diterima di Jakarta, Minggu (30/1/2022).
Menurut Ali, pemindahan IKN bukan tanpa alasan. Hal itu karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia, yang terlihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa sebesar 57,55 persen terhadap PDB nasional, sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2021. Hal itu menandakan perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
“Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai ‘apa-apa Orang Jawa’,” kata Ali Ngabalin. (RKZ/hops)
