Oleh: Nazar El Mahfudzi, Pengamat Politik
KNews.id- Memudarnya kepercayaan masyarakat dalam memandang kepemimpinan nasional berdampak pada pecah belah antar warga bangsa, meluasnya sinisme dan permusuhan, dirisikaukannya laku ”tirani mayoritas”, dan berlakunya barbarisme.
Partai Politik di parlemen mulai melakukan akrobat pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber proyek pemiskinan negara. Jika tak waspada, kita bisa kembali terjerumus ke dalam keadaan darurat resmi resesi ekonomi dan perang asimetris.
Metamorfosa deja vu—tergiring ke sinyalemen Geertz (1973) tentang sifat state manquedari negara kita: bolak-balik somnambulistik tiada henti antara demokrasi dan otoritarianisme berpangkal pada oligarki. Regresi Parpol dalam genggaman oligarki dan akrobat pemindahan IKN dapat menjadi sumber kerawanan:
Pertama , rapuhnya solidaritas sebangsa; miskinnya ketercerahan politik; dan tak terkendalikannya hawa nafsu picik kekuasaan.
Kedua , Demokrasi memang tak terpisahkan dari persenyawaan simbiosisnya dengan kolektivitas bangsa, persandaran rasionalnya pada ketercerahan politik (rasionalitas demokrasi), serta pengutamaannya atas etika (integritas dan moralitas), serta akal budi (otoritas dan kompetensi).
Ketiga , partai-partai politik menjelang Pilpres 2024 menjerumuskan masyarakat kita ke dalam pandangan dan perilaku politik identitas yang ”hitam-putih”, miskin nalar, dan rabun sejarah bangsa. Inilah yang membangkitkan monster primordialisme, fanatisme agama, sebaran fitnah yang melampaui akal-sehat dan kepatutan, serta prasangka-prasangka stereotip yang semuanya bertentangan dengan etika dan akal budi.
Keempat, adalah laku pengabaian reformasi the abandonment of political reform justru dilakukan oleh koalisi kekuasaan, perlombaan mencari peluang jabatan.
Kelima , laku kuasa-kuasaan, termasuk tipu muslihat kasar di parlemen dalam sidang-sidang penetapan UU MD3, UU Pilkada 2014, dan pimpinan serta alat kelengkapan DPR dapat menjungkirbalikan rasionalitas demokrasi, terutama berkenaan dengan tuntutan harkat lembaga perwakilan rakyat.
Pemilu legislatif kerap dijadikan ajang kontenstasi kukuatan politik memenangkan Pilpres 2024 dengan berbagai macam cara menggunakan kekuasan di parlemen sebagai modal investasi. Dari seluruh regresi politik, inilah yang terparah dan jika tak segera dikoreksi, bisa merusak sistem demokrasi hingga jauh ke depan. (AHM)
